Kepala DPRKP DKI Jakarta, Kelik Indriyanto (kanan) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Tanah Abang, Jumat (22/5/2026). Foto: Jeni Ritanti/kumparan
Pemprov DKI Jakarta memperluas akses pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menambah bank pelaksana dalam program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).
Melalui kerja sama terbaru, Pemprov DKI menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk penyaluran pembiayaan rumah bagi warga MBR. Sebelumnya, program FPPR hanya bekerja sama dengan Bank DKI sebagai bank pelaksana.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan kerja sama tersebut bertujuan memperluas pilihan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat.
“Jadi untuk adanya kerja sama BTN ini ada pilihan yang selama ini dengan hanya satu bank untuk fasilitasi tersebut, kita sekarang ada pilihan dengan BTN,” kata Kelik di acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran Dana FPPR antara UPDP dengan PT Bank Tabungan Negara, di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Tanah Abang, Jumat (22/5).
Pembangunan rumah DP Rp 0 Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (9/7). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan
Kelik menjelaskan, program FPPR sendiri bukan program baru. Pemprov DKI selama ini telah menjalankan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun kini pilihan layanan pembiayaannya diperluas.
Dulunya program ini bernama program rumah DP Rp 0, yang berjalan saat pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Program tersebut mulai direalisasikan pada 2018 melalui pembangunan rusunami (rumah susun sederhana milik) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang kemudian dikenal sebagai Samawa (Solusi Rumah Warga).
“Dan ini adalah ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat DKI Jakarta khususnya MBR untuk memiliki rumah yang lebih layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan Pemprov DKI juga akan memperluas kerja sama dengan pengembang agar pilihan hunian untuk warga semakin banyak.
Pembangunan rumah DP Rp 0 Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (9/7). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan
“Kita juga akan memperbanyak kerja sama dengan pengembang supaya ada pilihan-pilihan untuk hunian yang ada di Jakarta tidak hanya yang selama ini kita tahu ya ada di Pondok Kelapa, kemudian ada di Cilangkap, ada juga di Sentraland yang di Barat ya ini mungkin yang kita akan kembangkan ke depan supaya bisa ada lebih banyak pilihan bagi warga masyarakat DKI Jakarta khususnya berpenghasilan rendah,” kata dia.
Sementara itu, Regional Office Head Regional 1 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bagus Hadriansyah Wardhana, menjelaskan, dalam skema FPPR tersebut, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan uang muka nol persen dan bunga tetap hingga tenor maksimal 20 tahun.
“Jadi kita untuk DP mulai dari nol persen dan kita juga ada beberapa kemudahan terkait dengan suku bunga yang fix selama tenor maksimum 20 tahun,” ujarnya.
Bagus menjelaskan, skema pembiayaan tersebut membuat akses kredit perumahan menjadi lebih terbuka bagi masyarakat MBR.
“Dengan kemudahan DP mulai nol persen ataupun LTV 100 persen dan suku bunga 5 persen sampai dengan lunas di 20 tahun itu sebenarnya accessibility terhadap kredit perumahan tersebut akan semakin luas karena memang secara umum kalau kita menyasar MBR itu memang kecenderungan apa namanya masih masuk dalam range sesuai dengan ketentuan atau regulasi tadi kita sampaikan,” katanya.
Selain memperluas akses pembiayaan rumah, kerja sama tersebut juga disebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat di sektor perumahan.
“Tentunya turut menyukseskan program dari pemerintah yaitu salah satunya adalah tiga juta rumah pemenuhan dari program Presiden Bapak Prabowo,” ujar Bagus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar