Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan menjadi instrumen penting untuk memotret perkembangan sektor-sektor usaha ramah lingkungan yang terus tumbuh di tengah meningkatnya kebutuhan akan ekonomi hijau. Pendataan menyeluruh ini mencakup usaha pengelolaan air, pengolahan limbah, daur ulang, energi baru terbarukan (EBT), hingga aktivitas remediasi lingkungan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kebutuhan akan data yang lebih detail terkait ekonomi berkelanjutan telah menjadi perhatian nasional. "SE2026 tidak hanya mendata pelaku usaha secara umum, tetapi juga akan memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas dan kontribusi sektor ramah lingkungan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta dikutip Minggu (14/12).
Pengelolaan Air dan Limbah Jadi Fokus
Sektor pengelolaan air bersih dan air limbah memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. SE2026 akan memetakan usaha pengolahan dan distribusi air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga perusahaan penyedia layanan sanitasi.
Selain itu, usaha pengelolaan sampah dan daur ulang juga menjadi perhatian utama. Usaha di bidang pengumpulan sampah, pemilahan, pengolahan limbah B3, dan industri daur ulang plastik, kertas, serta logam akan diidentifikasi secara rinci.
"Kegiatan daur ulang sedang tumbuh pesat karena dorongan ekonomi sirkular. SE2026 membantu melihat skala industrinya, tantangan operasional, hingga peluang peningkatan nilai tambah," ujar Amalia.
Energi Baru Terbarukan Didorong Meluas
Ilustrasi PLTS. Foto: Shutterstock
Sektor energi bersih menjadi salah satu prioritas. Melalui SE2026, BPS akan memetakan pelaku usaha pembangkit listrik tenaga surya, angin, biomassa, biogas, serta teknologi penyimpanan energi. Pendataan juga mencakup perusahaan penyedia jasa instalasi EBT dan produsen panel surya atau komponen pendukungnya.
Data tersebut dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan transisi energi, termasuk insentif bagi pelaku usaha EBT dan penguatan rantai pasok dalam negeri.
"Ketersediaan data yang akurat sangat menentukan percepatan penggunaan energi terbarukan, terutama untuk mendukung target penurunan emisi," lanjut Amalia.
Aktivitas Remediasi Mendapat Perhatian
SE2026 juga berfokus pada usaha yang bergerak dalam remediasi lingkungan, seperti restorasi lahan bekas tambang, pembersihan tumpahan minyak, jasa audit lingkungan, serta pemulihan kualitas tanah dan air. Selama ini, data mengenai sektor ini masih tersebar dan belum terstandar.
Dengan pendataan menyeluruh, pemerintah dapat memperoleh gambaran kapasitas industri remediasi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan investasi di daerah-daerah rawan pencemaran.
Sediakan Dasar Kebijakan Ekonomi Hijau
Data SE2026 akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti, khususnya terkait transformasi ekonomi hijau.
Ilustrasi gedung BPS. Foto: Wella Eriska/Shutterstock
Kebijakan yang tepat membutuhkan data yang lengkap dan mutakhir. SE2026 dapat membantu pemerintah merumuskan strategi lingkungan, termasuk perencanaan infrastruktur air bersih, pengelolaan limbah, dan pengembangan EBT.
Dukung Dunia Usaha dan Investor
Hasil SE2026 juga dapat dimanfaatkan dunia usaha, investor, serta akademisi. Data usaha ramah lingkungan dapat menjadi indikator peluang bisnis, potensi pasar, hingga kebutuhan pembiayaan usaha hijau di berbagai daerah.
"Kami berharap pendataan ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi berkelanjutan di seluruh Indonesia," tutup Amalia.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program MBG di Hotel Aston Cilacap, Jumat (5/12/2025). Foto: Dok. BGN
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, kepala daerah kini punya peran kuat dalam mengawasi dan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik. Bahkan, mereka bisa menyetop pengoperasian dapur MBG bila menemukan ada masalah.
Nanik mengatakan, penguatan peran kepala daerah sudah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 2025 tentang Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk Pengelolaan Program MBG.
Sejumlah pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (24/10/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
"Sekarang BGN tidak lagi jalan sendiri. Di daerah, yang menjadi conductor-nya, yang menjadi aranger-nya adalah Ibu Bupati di Lumajang ini," kata Nanik di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, dikutip Minggu (14/12).
"Jadi Ibu bisa menghentikan dapur, dengan memberi tahu ke kanan kiri, merekomendasikan ini harus diberhentikan karena tidak nurut, karena SLHS belum ada, IPAL nggak ada, dapurmya jelek, berantem mulu antara SPPG dengan mitra, silakan. Karena saya tim investigasi beri tahu saya, tembuskan ke saya, dan Anda punya hak untuk itu," tambah Nanik.
Pekerja merapikan barang di mitra dapur makan bergizi gratis (MBG) di kawasan Kalibata, Jakarta, Rabu (16/4/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Dalam acara itu, hadir Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Indah sempat menyampaikan, selama ini kepala daerah tidak bisa berbuat banyak karena terkendala regulasi. Padahal, mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam.
Namun, sekarang, Indah menyebut lebih leluasa dalam bergerak mengawasi dan memastikan program MBG berjalan dengan baik. Bahkan, dia membuka kanal pengaduan secara langsung yang bisa diakses warga.
"Saya bebaskan kepada semua siswa penerima kah, guru kah, boleh langsung WA ke saya. Boleh WA langsung ke Wakil Bupati. Boleh, agar kami tahu. Akhirnya sejak itu ada yang ngirim makanan di ompreng, ulernya jalan, Lalu saya WA yayasannya, mitranya,… Saya bilang, ini kalau tidak saya tahan-tahan ini bisa viral ke mana-mana," ujar Indah.
Dapur MBG Halim, ruangan khusus untuk proses pengemasan menu MBG, ruang masak, gudang material beku, gudang material kering, ruang alat kebersihan, ruang penyiapan daging dan ikan, serta ruang penyiapan sayur dan buah, Senin (6/1/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan
Nanik melanjutkan, saat ini pembentukan kantor bersama BGN dan perangkat daerah tengah disusun. Dengan begitu, pengawasan dan percepatan program bisa lebih baik.
"Nantinya, Tim Koordinasi juga akan berkantor di daerah-daerah, di Kabupaten, di Provinsi dengan nama KaPPG. Nanti Korwil dan Kareg akan dilebur masuk di dalamnya karena akan dipimpin eselon III. Anggotanya dari Dinkes, Diknas, Depag, ini bersatu. Ini keseriusan Presiden. Ini nggak main-main lagi, yang ngurus nggak hanya BGN saja. Jadi hati-hati Ka SPPG, nggak boleh sombong-sombong," kata Nanik.
Suasana proses pengolahan MBG di SPPG Kramat Jati Tengah 1, Jakarta Timur, Selasa (30/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Di tingkat Provinsi, gubernur menjadi penanggung jawab di tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten atau kota, bupati atau wali kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pengawasan di daerah masing-masing, termasuk soal pembangunan dapur.
"Kalau sudah penuh ada yang maksa-maksa, dan ada yang nakal-nakal, usir Pak. Sampeyan rekomendasikan ke Ibu Bupati, tutup Bu, itu nakal, mambu kabeh… Karena banyak yang mengganggu masyarakat, di tengah perumahan enggak boleh, di samping kandang ayam enggak boleh, di dekat tempat sampah, enggak boleh juga," kata Nanik.
