Keamanan pangan merupakan salah satu masalah utama, terlebih saat populasi semakin meningkat. Dapat kita ketahui bahwa keamanan pangan dapat tercapai jika tiga komponen utama telah terpenuhi seperti tersedianya pangan yang cukup, akses terhadap pangan yang aman, dan pemanfaatan pangan dalam hal kualitas, nutrisi dan tujuan budaya untuk hidup sehat. Kegagalan salah satu aspek akan menyebabkan kerawanan pangan dan mal nutrisi suatu daerah ataupun Negara dan dampaknya akan berlanjut pada kesehatan manusia.
Kontaminasi aflatoksin dapat menjadi ancaman keamanan pangan karena hampir seperempat tanaman pangan di dunia dipengaruhi oleh mikotoksin. Tiga cendawan utama penghasil mikotoksin adalah Aspergillus, Fusarium, dan Penicillium. Di antara ketiga mikotoksin tersebut, aspergillus merupakan mikotoksin yang paling berbahaya. Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus adalah cedawan utama yang menghasilkan aflatoksin dan dapat tumbuh di tempat yang hangat dan lembab.
Aspergilus sangat dominan dalam menyerang produk biji-bijian seperti jagung dan kacang-kacangan seperti kacang tanah, almond, hazelnuts, macadamia, dll. Aflatoksin mengakibatkan makanan tidak dapat dimakan dan tingkat bahaya bagi manusia tergantung pada kadar aflatoksin yang terkandung pada makanan tersebut. Teknik pengolahan makanan tidak cukup untuk menghilangkan cendawan Aspergillus dari makanan dan pakan yang terkontaminasi karena sifatnya yang tahan panas.
Di alam terdapat 14 jenis aflatoksin dan beberapa di antaranya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan karena ditemukan pada semua tanaman pangan utama. Aflatoksin yang paling berbahaya tersebut antara lain aflatoksin B1, B2, G1, dan G2. Aflatoksin B1 adalah yang paling umum ditemukan dalam makanan dan dapat meningkatkan risiko kanker hati pada manusia. Aflatoksin M1, suatu metabolit aflatoksin B1, dapat mengkontaminasi susu sapi yang mengkonsumsi pakan yang terkontaminasi aflatoksin.
Serangan Cendawan Aspergilus pada Jagung setelah Panen (Sumber: https://pixabay.com).
Bagaimana Aflatoksin Berkembang?
Aflatoksin muncul ketika cendawan seperti Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus, berkembang biak pada suhu dan kelembaban yang tinggi. Kondisi ini mulai mencemari tanah, benih dan biji-bijian. Selain itu, kondisi penyimpanan yang humid, lembab, dan hangat akan memicu pertumbuhan cendawan A. flavus dan A. parasiticus.
Kontaminasi aflatoksin akan ditemukan pada produk pertanian mentah ketika cendawan telah mulai menyerang saat tumbuh kembang produk tersebut atau saat setelah panen. Kondisi yang lebih parah adalah, ketika hewan ternak seperti sapi, memakan pakan yang telah terkontaminasi aflatoksin, maka produk olahan seperti susu dan keju juga ikut terkontaminasi.
Tingkat Toleransi Aflatoksin dalam Makanan
U.S. Food and Drug Administration telah mengeluarkan buku panduan tentang ambang batas kontaminasi aflatoksin pada produk makanan Tahun 2021. FDA akan mengambil Tindakan hukum untuk menarik produk yang terkontaminasi aflatoksin dari pasaran.
Adapun beberapa jenis ambang batas kontaminasi pada produk pertanian antara lain: (i) produk jagung dan kacang tanah yang dijadikan sebagai bahan pakan ternak; 300 ppb, (ii) tepung biji kapas ditujukan untuk unggas, daging sapi, sapi, atau babi; 300 ppb, (iii) jagung, produk kacang tanah, tepung biji kapas, dan bahan pakan ternak lainnya yang digunakan untuk hewan perah; 20 ppb, (iv) produk kacang tanah, pistachio, jagung yang dimakan langsung oleh manusia; 20 ppb, (v) susu; 0,5 ppb.
Apa yang Harus Dilakukan untuk Mengurangi Resiko Kontaminasi?
Ada berbagai metode yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko kontaminasi aflatoksin. Dimulai dari metode fisik, perlakuan panas, perlakuan ozon, degradasi mikroba dan enzimatik. Metode fisik dapat mengurangi kontaminasi aflatoksin sebesar 40-80%. Metode ini dapat dilakukan dengan cara membuang biji-bijian atau kacang-kacangan yang rusak akibat serangan cendawan.
Perlakuan panas dapat dilakukan dengan cara pencucian dengan menggunakan air hangat atau dengan mengembuskan udara hangat pada produk. Untuk ke efektifitasan perlakuan perlu ditambahkan bahan kimia yang aman seperti hidroksida, bikarbonat, dan kalsium klorida.
Perlakuan ozon dapat diaplikasikan dengan kadar 8,5–40 ppm dengan menggunakan suhu yang berbeda sehingga dapat menghilangkan aflatoksin B1 dan G1. Namun tidak memberikan efek pada aflatoksin B2 dan G2. Degradasi mikroba dan enzimatik merupakan pilihan yang lebih ramah lingkungan. Metode ini dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan Flavobacterium aurantiacum pada susu yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminasi aflatoksin M1.
Selain itu, pemberian cendawan tertentu juga dapat mengubah aflatoksin B1 menjadi bentuk yang tidak terlalu beracun. Penanaman yang tepat waktu, menyediakan nutrisi tanaman yang cukup, mengendalikan gulma serta rotasi tanaman yang terjadwal, juga dapat membantu mengurangi kontaminasi aflatoksin.
Ilustrasi: Protes Kebijakan Pemerintah (Pixabay.com/Syahdannugraha)
Kenapa setiap kebijakan publik dibuat terkadang menuai protes dari masyarakat banyak? Apakah karena kebijakan tersebut tidak cukup menjadi solusi terhadap masalah yang ada atau bagaimana?
Pertanyaan di atas selalu timbul di benak saya ketika ada kebijakan baru. Padahal, saya tidak terlalu memikirkannya. Lagi-lagi yang membuat kebijakan itu pemimpin dan wakil rakyat sendiri. Tentu saja kebijakan yang dibuat adalah yang terbaik untuk masyarakat banyak.
Kebijakan publik sering diartikan sebagai tindakan atau pilihan pemerintah serta otoritasnya untuk menjawab berbagai isu yang timbul seperti isu politik, sosial dan budaya. Salah satu tujuan kebijakan untuk mewujudkan keinginan dan kesejahteraan masyarakat.
Dari definisinya, dapat diketahui bahwa kebijakan publik memiliki makna yang cukup mendalam terhadap segala masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat.
Lalu, lantas kenapa masih ada sebagian masyarakat yang kurang setuju terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah?
Menurut saya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat terkadang tidak setuju dan protes pada setiap kebijakan yang dibuat.
Pertama, dalam membuat suatu kebijakan, terkadang masyarakat dan pemerintah selaku pembuat kebijakan publik memiliki persepsi yang berbeda dalam memahaminya. Dengan persepsi yang berbeda di situlah terjadi pro dan kontra, sehingga kebijakan yang dibuat kadang menuai protes dari masyarakat.
Kedua, kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pemerintah mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara horizontal. Artinya, lain masalah yang dihadapi, lain juga solusi yang diberikan.
Ketiga, kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi seluruh elemen masyarakat.
Keempat, terkadang kebijakan publik dibuat untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu, sehingga kebijakan tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya di protes.
Sejatinya dalam pembuatan kebijakan publik, masyarakat selalu menaruh harapan bahwa kebijakan publik dibuat untuk kepentingan publik secara keseluruhan.
Akhir-akhir ini, terdapat beberapa kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang menuai banyak protes dan kritik dari kalangan masyarakat, seperti kebijakan kenaikan UKT dan Kebijakan Tapera.
Fenomena kebijakan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang ekonominya masih rendah dan menengah.
Sebelum kebijakan dibuat, pejabat pemerintah selaku pembuat kebijakan publik mampu menyesuaikan solusi yang diberikan terhadap masalah-masalah yang sudah diidentifikasi. Sehingga kebijakan tersebut tidak menuai protes dari kalangan masyarakat.
Menurut hemat saya, tujuan kebijakan publik dibuat untuk menyetarakan kehidupan masyarakat berdasarkan kelas sosial yang berkeadilan. Artinya, dalam melahirkan suatu kebijakan harus dengan seimbang tanpa merugikan kelas sosial tertentu, baik yang berkehidupan sosial kelas atas, menengah dan bawah.
Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa kebijakan publik dibuat oleh pejabat pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yakni, berkeadilan, kemakmuran dan sejahtera masyarakat.
