Kapolri Jenderal Listyo Sigit, saat diwawancara disela rapat pimpinan polri, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Foto: Rayyan/Kumparan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan terhadap Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri. Keputusan itu tertuang dalma Surat Telegram (ST) Kapolri nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya penyegaran dan penguatan kelembagaan.
"Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Terdapat tiga kapolres yang didemosi dalam surat tersebut. Pertama Kapolres Sleman Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo yang digantikan oleh Kombes Adhitya Panji Anom yang sebelumnya menjabat sebagai Akreditor Propam Kepolisian Madya TK. III Divpropam Polri. Adapun Edy dimutasi ke Divkum Polri.
Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo ditemui di Polresta Sleman, Selasa (11/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Edy sebelumnya dinonaktifkan dari jabatan Kapolres Sleman karena kasus Hogi Minaya, suami yang menjadi tersangka usai membela istrinya dari jambret.
Kedua, ialah Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, yang terlibat kasus narkoba. Dalam ST itu Didik dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Jabatan Didik digantikan oleh AKBP Mubiarto Banu Kristanto yang sebelumnya menjabat Kasat PJR Ditlantas Polda NTB.
Didik telah menjalani sidang etik terkait kasus narkobanya dengan putusan dipecat dari Polri dan tidak mengajukan banding. Selain itu ia juga menjadi tersangka untuk kasus tersebut dan tengah menghadapi proses pidana.
Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (kiri) berjalan keluar dari ruang sidang usai mengikuti Sidang KKEP terkait kasus pemilikan narkoba di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
"Mutasi AKBP didik ke Yanma tersebut untuk mempermudah proses administrasi pelaku putusan KKEP PTDH-nya sedang berproses," tutur Isir.
Kapolres ketiga yang didemosi ialah AKBP Natalena Eko Cahyono, Kapolres Bungo Polda Jambi. Ia kini dimutasikan menjadi Pamen Polda Jambi.
Polres Bungo di bawah kepemimpinan AKBP Natalena menetapkan seorang anggota polisi aktif sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan dugaan pemerkosaan terhadap seorang dosen perempuan di Kabupaten Bungo, Jambi.
Peristiwa ini terjadi pada November 2025, saat Polres Bungo menangkap oknum anggota Polri berinisial W yang berdinas di Polres Tebo. Berdasarkan hasil penyelidikan menunjukkan terjadinya kekerasan fisik dan indikasi kekerasan seksual terhadap korban, yang didahului dengan pembunuhan.
Jabatan Kapolres Bungo kini dipercayakan kepada AKBP Zamri Elfino yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Jambi.
Promosi dan Rotasi
Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir di Gedung Humas Polri, Rabu (24/2). Foto: Rayyan/Kumparan
Selain melakukan evaluasi terhadap tiga pejabat tersebut, dalam ST tersebut juga terdapat anggota Polri yang mendapat promosi maupun rotasi jabatan.
Pada level Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, dua personel mendapat kepercayaan sebagai Kakortastipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto, serta Kapuslitbang Polri Brigjen Ruddi Setiawan.
Di tingkat kewilayahan, terdapat satu pejabat yang dipercaya sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, yaitu Brigjen Yusuf. Selain itu Kapolrestabes Semarang juga diganti menjadi Kombes Heri Wahyudi.
Mutasi juga mencakup promosi dan pergeseran jabatan pada tingkat Irjen Pol (IB) sebanyak tujuh personel, Brigjen Pol (IIA) sebanyak 19 personel (promosi dan flat), Kombes Pol (IIB1 dan IIB2) sebanyak 11 personel, serta dua personel pada jabatan Kapolres IIIA2/AKBP.
Selain itu, tujuh personel tercatat memasuki masa purna tugas atau pensiun.
Isir menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dilakukan secara objektif dan berdasarkan kebutuhan organisasi.
"Langkah ini merupakan bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia Polri untuk memastikan organisasi tetap adaptif, solid, dan responsif terhadap tantangan tugas ke depan," tegasnya.
Ia juga berharap para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri dan menunjukkan dedikasi serta integritas dalam menjalankan tugasnya.
"Pimpinan berharap seluruh pejabat yang dimutasi dapat segera bekerja secara optimal, menjaga soliditas internal, serta terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri," tutupnya.
Ilustrasi Selat Hormuz. Foto: Below the Sky/Shutterstock
Gangguan pada Selat Hormuz disebut bisa menyebabkan kenaikan pada biaya angkut truk di Indonesia. Hal ini karena gangguan yang ada akan mempengaruhi harga solar.
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menyebut solar merupakan komponen utama biaya operasional transportasi jalan yang masih menjadi tulang punggung sistem logistik nasional.
"Dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak global sebesar USD 25 per barel berpotensi mendorong kenaikan harga keekonomian solar sekitar Rp 750-2.000 per liter, tergantung kurs dan kebijakan penyesuaian harga. Dalam skenario lebih berat dengan kenaikan hingga USD 50 per barel, tekanan terhadap biaya distribusi dapat meningkat lebih signifikan," kata Setijadi dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3).
Ia mendetailkan, dengan asumsi komponen BBM mencapai sekitar 35-40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10 persen dapat mendorong kenaikan ongkos angkut sekitar 3,5 sampai 4 persen.
Jika harga solar meningkat 20 persen, biaya angkut truk juga berpotensi naik 7 sampai 8 persen. Dalam skenario lebih berat jika kenaikan solar 30 persen, lonjakan ongkos angkut bisa mencapai 10,5 sampai 12 persen.
Adapun rata-rata biaya logistik di Indonesia diperkirakan sekitar 14 persen dari harga produk dengan sekitar separuhnya berasal dari transportasi jalan. Jika harga biaya angkut truk naik, hal ini juga berdampak pada banyak komoditas.
"Kenaikan ongkos truk 7-8 persen berpotensi meningkatkan harga barang rata-rata sekitar 0,5 persen. Dalam kondisi lebih ekstrem, kenaikan ongkos truk di atas 10 persen dapat mendorong kenaikan harga barang mendekati 0,8 persen, terutama pada komoditas bulky dan margin tipis seperti pangan, bahan bangunan, serta produk konsumsi cepat saji,' ujarnya.
Adapun risiko terbesar dari kenaikan harga solar adalah tekanan inflasi biaya distribusi, khususnya untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok. Industri berbasis impor bahan baku juga akan menghadapi risiko ganda yakni kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak dan peningkatan biaya distribusi domestik.
Sektor konstruksi dan UMKM juga relatif rentan karena tingginya biaya angkut dan keterbatasan margin.
"SCI menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas harga BBM melalui kebijakan fiskal yang adaptif serta mempercepat diversifikasi energi. Penguatan konektivitas multimoda, khususnya optimalisasi angkutan laut dan kereta api, menjadi krusial untuk menurunkan sensitivitas terhadap fluktuasi harga solar," kata Setijadi.
