Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara soal Kapal Perang AL Amerika Serikat (AS), yang melintas di Selat Malaka. Menurut Sugiono, hal tersebut merupakan Freedom of Navigation Patrol.
"Saya kira mereka biasa ya, patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol, kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru," kata Sugiono di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (22/4).
Dikutip dari situs resmi Armada Pasifik AS, mereka mendeskripsikan bahwa FONOP adalah operasi maritim untuk memastikan kebebasan pengunaan laut yang sama oleh berbagai negara.
Kapal Tanker di Selat Malaka. Foto: apiguide/Shutterstock
Dokumen itu juga menjelaskan bahwa:
Kebebasan navigasi, overflight, dan penggunaan sah laut lainnya dijamin bagi semua negara berdasarkan hukum internasional:
Hukum laut, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS, adalah kerangka utama yang menjamin kebebasan navigasi.
Hukum laut melindungi kepentingan bersama komunitas internasional, bukan hanya AS.
Sementara itu, TNI AL juga telah memberi penjelasan terkait melintasnya kapal USS Miguel Keith ini. Kata mereka, kapal ini memanfaatkan hak lintas transit yang diatur di hukum internasional.
“Menanggapi kapal asing yang melintas di Selat Malaka, hak kapal, termasuk kapal perang, yang melintas di perairan tersebut merupakan hak lintas transit (transit passage) pada strait used for international navigation atau selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,” ujar Tunggul dalam keterangannya, Minggu (19/4).
Ia menjelaskan, hak lintas transit tersebut memungkinkan kapal, termasuk kapal perang, untuk melintas.
“Pelayaran semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS 1982,” katanya.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jateng Sri Muniati di Semarang saat mengecek stok beras di Gudang Bulog Semarang. Foto: Dok. Istimewa
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menetapkan 100 titik gudang baru untuk Perum Bulog. Nantinya, 100 gudang baru tersebut bisa menampung 900 ribu ton.
Menurut sosok yang akrab disapa Zulhas tersebut, 100 gudang baru tersebut memang diperlukan karena stok beras Indonesia sangat meningkat.
“100 ini sudah kita putuskan tadi. Di mana saja, nanti bisa tanya sama Dirut Bulog. Anggaran totalnya Rp 5 triliun dan ini gudangnya ini sesuai dengan perkembangan teknologi,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta pada Rabu (22/4).
Lebih lanjut, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan 100 titik tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, saat ini studi kelayakan sampai pertimbangan teknis pembangunan 100 gudang tersebut juga sudah selesai.
“Alhamdulillah yang 100 titik itu kami bangun di 26 Kanwil Bulog dan di 92 kabupaten-kota. Jadi ada beberapa kabupaten-kota yang ada yang dobel dan lain sebagainya karena memang kebutuhan dan potensi dari masing-masing wilayah,” ujarnya.
Nantinya, gudang-gudang tersebut juga memiliki spesifikasi yang beragam. Paling kecil ada gudang yang berukuran 1000 ton sementara yang paling besar adalah 3500 ton.
Ia juga menjelaskan spesifikasi gudang tersebut juga disesuaikan dengan masing-masing daerah.
“Kemudian ada wilayah-wilayah ataupun daerah yang mendapat pembangunan selain gudang. Contoh namanya daerahnya potensi padinya tinggi atau potensi jagungnya tinggi. Itu mereka mendapatkan tambahan dryer kemudian atau RMU,” kata Rizal.
Selain itu, gudang baru tersebut juga akan menerapkan teknologi terbaru yang merupakan hasil temuan dari BRIN. Dengan teknologi tersebut, masa simpan komoditas di gudang bisa menjadi lebih lama.
“Teknologi itu bisa mampu memelihara beras bisa di gudang itu lebih dari hampir mencapai 2 tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya,” ujarnya.