Timnas Futsal vs Vietnam di Indonesia Arena. Foto: Dok. Istimewa
Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mencetak sejarah baru, dengan pertama kali lolos ke semifinal Piala Asia, tak membikin Coach Hector Souto jemawa menepuk dada. Pelatih asal Spanyol itu merasa ada hal penting lain dari momen ini karena publik Indonesia jadi tahu seberapa kuat futsal level Asia.
Souto sebenarnya juga tak terkesan dengan performa Timnas Futsal Indonesia saat mengalahkan Vietnam 3-2 dalam perempat final Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Selasa (3/2). Sebab, Indonesia sempat keteteran di babak kedua.
Jadi, menurut Souto, Indonesia harus meningkatkan performa jika ingin lolos ke Piala Dunia. Kalau tak ada perkembangan, Indonesia disebutnya mustahil main di Piala Dunia.
"Inilah futsal. Saya pikir membawa Piala Asia ke sini jauh lebih dari sekadar semifinal. Ini membuat orang lokal mengerti seperti apa levelnya, seperti apa level para pemainnya, seberapa kuat mereka, seberapa bagus mereka memainkan power play, seberapa bagus mereka melibatkan kiper. Jadi ini level berbeda, level Asia. Kami berkembang atau akan mustahil lolos Piala Dunia," ucapnya.
Pelatih Timnas Futsal Hecto Souto saat laga Timnas Futsal Indonesia melawan Timnas Futsal Malaysia pada pertandingan matchday ketiga SEA Games 2025. Foto: Dok. Federasi Futsal Indonesia
"Saya sendiri dan tim saya, Timnas [harus berkembang]. Tapi memang benar jika ini adalah tahun Piala Dunia, kami ingin berada di Piala Dunia. Tapi benar juga bahwa jika kami tidak meningkatkan performa kami, dalam dua tahun kami tidak akan berada di Piala Dunia," tambah Souto.
Terdekat, Piala Dunia Futsal akan digelar pada 2028. Pada edisi 2024, semifinalis Piala Asia lolos ke Piala Dunia, tetapi kali ini tidak karena Piala Dunia tidak diselenggarakan pada 2026.
Maka dari itu, Indonesia harus berbenah menyambut dua tahun ke depan. Sebab, semifinalis Piala Asia 2028 akan lolos ke Piala Dunia.
Adapun pada semifinal kali ini, Indonesia akan melawan Jepang pada Kamis (5/2) pukul 19:00 WIB. Sebelumnya di perempat final, 'Samurai Biru' mencukur Afghanistan 6-0.
Rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Komisi VIII DPR menegaskan terbuka terhadap rencana kenaikan setoran awal pendaftaran haji reguler yang selama ini senilai Rp 25 juta. Termasuk mengenai skema cicil lunas, selama disertai penjelasan yang rasional dan terukur.
Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menilai kebijakan tersebut lebih realistis dibanding sekadar merevisi target Rencana Strategis (Renstra) dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Kalau saya sebetulnya nggak perlu ditambah revisi target Renstra yang kita buat. Karena itu kan aib juga buat kita. Kita buat Renstra tapi kita nggak bisa gitu," ujar Marwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).
"Kalau saya malah kalau perlu 8 persen (target nilai manfaat), beda manfaatnya. Tapi harus rasional dijelaskan ke kita. Apa yang membuat itu tercapai 8 persen, itemnya semua dibuat," lanjutnya.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam RDP dengan Komisi VIII DPR, 4/2/2026. Foto: Dok DPR RI
Marwan menjelaskan, peningkatan target nilai manfaat hanya dapat dicapai apabila ada tambahan modal yang jelas sumbernya. Menurutnya, tambahan modal tersebut bisa berasal dari kenaikan setoran awal haji, skema cicil lunas, maupun optimalisasi investasi.
"Umpamanya, karena ada tambahan modal. Tambahan modal itu dari mana saja? Satu, nambah uang setor. Yang kedua, ada uang cicil lunas. Yang ketiga, investasi di bidang ini, satu, dua," kata Marwan.
Marwan menegaskan, Komisi VIII tidak keberatan menyetujui kebijakan tersebut selama perhitungannya realistis dan tidak sekadar asumsi. Ia juga mengungkapkan Komisi VIII siap menyepakati kenaikan setoran awal haji jika ada usulan resmi.
"Ya kalau itu realistis, jangan diangan-angan. Kami oke. Sebagaimana kami mengiyakan dulu Renstra itu, yang 5 tahun itu. Nah, sekarang kan tidak bisa. Tapi itupun jangan karena kita sebutkan begitu, lantas tetap dibuat," ujar politikus PKB ini.
"Ya cobalah sudah ada kabar 'kami sudah bersepakat dengan Menteri Haji bahwa pendaftaran akan dinaikkan', nanti kita setujui," lanjutnya.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan
Skema Cicil Lunas
Marwan menambahkan, skema cicil lunas juga telah lama diusulkan dan mendapat persetujuan Komisi VIII. Namun, Marwan meminta agar BPKH lebih aktif dalam meyakinkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah terkait kebijakan tersebut.
"Ada cicil lunas, kita setujui. Sudah lama itu kita usulkan seperti itu. Cuma ya jangan Komisi VIII terus yang bekerja. Ya BPKH kerjalah, yakinkanlah Menteri Haji gitu. Ya intinya di situ, jangan dulu menyerah. Jangan langsung menyerah. Semangat dulu, gitu," kata Marwan.
Pernyataan Kepala BPKH
Suasana di Muzdalifah jelang jemaah haji Indonesia tiba. Foto: Moh Fajri/kumparan
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026 memang menghadapi banyak tantangan.
"Namun demikian, asumsi dasar pertama adalah bahwa RKAT ini didasarkan atas Renstra yang telah disetujui. Jadi kami tidak mungkin bisa menyatakan atau memberikan target RKAT 2026 tanpa berbasis Renstra," ujar Fadlul.
Ia mencontohkan adanya disparitas antara asumsi dan realisasi, seperti yield Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah. Selain itu, kebijakan terkait setoran awal, setoran lunas, dan cicilan yang seharusnya diputuskan sejak 2024 juga belum ditetapkan hingga saat ini.
Fadlul menyatakan BPKH mengusulkan pemutakhiran Renstra 2022-2027 agar selaras dengan kondisi ekonomi terkini, dengan tetap melalui persetujuan Dewan Pengawas dan Komisi VIII DPR.
"Oleh karena itu, maka kami, kalau diberikan kesempatan, kami akan memberikan penjelasan ditambah dengan mengajukan, jika diizinkan, untuk melakukan pemutakhiran terhadap Renstra 2022-2027," pungkasnya.
