Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Pemerintahan 2025 menandai arah baru kebijakan fiskal Indonesia. Dalam pidato perdananya, Purbaya menekankan tiga fokus utama yakni stabilitas fiskal jangka panjang, peningkatan investasi domestik, dan penguatan perlindungan sosial. Namun, di balik fokus ekonomi tersebut, terdapat strategi politik yang tak kalah menarik.
Konsolidasi Koalisi Melalui Anggaran
Dalam sistem politik Indonesia, kebijakan fiskal sering kali menjadi alat konsolidasi koalisi. Pemerintah menggunakan distribusi anggaran strategis untuk menjaga dukungan politik dari partai-partai koalisi (Aspinall & Berenschot, 2019). Di bawah kepemimpinan Purbaya, alokasi belanja daerah dan proyek infrastruktur tampak diarahkan ke basis-basis partai koalisi besar. Hal ini dapat dilihat dari RAPBN 2025 yang memberikan porsi signifikan bagi daerah-daerah strategis politik (Tempo, 2025).
Strategi ini bukan hal baru. Dalam beberapa pemerintahan sebelumnya, politik anggaran menjadi instrumen utama menjaga stabilitas politik (Slater, 2004). Namun, langkah Purbaya terlihat lebih sistematis dengan memadukan aspek fiskal dan stabilitas politik jangka menengah.
Menjaga Stabilitas Ekonomi untuk Legitimasi Politik
Stabilitas ekonomi sering menjadi dasar legitimasi pemerintahan. Purbaya memprioritaskan defisit fiskal yang terkendali dan kebijakan moneter yang sinergis dengan Bank Indonesia (Kompas, 2025). Kebijakan fiskal ketat di awal masa jabatan bertujuan untuk menciptakan "kepercayaan pasar" dan menenangkan investor, sekaligus memperkuat posisi politik pemerintahan baru (Harvard Business Review, 2024).
Menurut teori political business cycle (Nordhaus, 1975), pemerintah cenderung melakukan kebijakan ekonomi strategis untuk menjaga dukungan politik. Langkah Purbaya dalam menahan ekspansi belanja populis di awal masa jabatan dapat dibaca sebagai upaya membangun fondasi stabil sebelum masuk ke periode kebijakan ekspansif menjelang pemilu berikutnya.
Purbaya mengenakan jas dan dasi, dengan latar belakang berwarna oranye yang dipenuhi simbol ekonomi seperti grafik naik, tanda dolar, dan tumpukan koin rupiah. Elemen-elemen ini merepresentasikan hubungan erat antara strategi politik dan kebijakan ekonomi yang diterapkannya. Gambar dihasilkan oleh AI Chatgpt
Kebijakan Sosial sebagai Strategi Populis Terkontrol
Menariknya, meskipun fokus pada fiskal ketat, Purbaya tetap mendorong perluasan jaring pengaman sosial. Program bantuan langsung dan perluasan subsidi pendidikan menjadi prioritas (Bappenas, 2025). Hal ini menunjukkan strategi populisme terkendali—menjaga basis dukungan publik tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.
Kebijakan seperti ini sering digunakan dalam pemerintahan koalisi untuk menjaga legitimasi di tengah tekanan elite dan publik (Robison & Hadiz, 2004). Program sosial ini diarahkan ke kelompok masyarakat bawah yang secara politik penting, sambil memastikan kelas menengah dan pelaku usaha tidak terganggu oleh ketidakpastian fiskal.
Dimensi Personal Politik Purbaya
Selain strategi kebijakan, ada pula dimensi personal dalam politik ekonomi Purbaya. Dikenal sebagai teknokrat dengan pengalaman panjang di bidang keuangan, Purbaya memiliki kredibilitas profesional tinggi. Namun, posisinya juga menjadi "jembatan" antara elite teknokrat dan elite partai politik (Koran Sindo, 2025). Ia memegang peran strategis dalam memastikan program ekonomi dapat berjalan tanpa gesekan besar di dalam koalisi pemerintahan.
Menurut penelitian Klaten (2004), peran teknokrat dalam pemerintahan Indonesia sering kali menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ketika elite politik sibuk membagi kekuasaan. Purbaya tampaknya memainkan peran ini dengan sangat hati-hati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar