Search This Blog

Dirut BPJS Kesehatan: Pembiayaan Kesehatan Nasional Capai Rp201 Triliun di 2025

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
Dirut BPJS Kesehatan: Pembiayaan Kesehatan Nasional Capai Rp201 Triliun di 2025
Oct 19th 2025, 13:54 by Pandangan Jogja

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Foto: Pandangan Jogja/Resti Damayanti
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Foto: Pandangan Jogja/Resti Damayanti

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim kondisi keuangannya kini berbalik positif setelah sempat mengalami defisit. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut lembaga tersebut telah mencatat surplus aset.

"Waktu itu tiba-tiba, cashflow-nya itu sudah lumayan banyak tapi asetnya itu masih defisit, Rp 5,6 triliun. Nah tiba-tiba jadi positif. Setelah positif, surplus," kata Ghufron dalam Seminar Nasional Indonesian Health Industry Outlook 2026 oleh IKA MMR UGM di Hotel Artotel Suites Bianti Yogyakarta, Sabtu (18/10).

Ghufron menjelaskan, pembiayaan kesehatan nasional terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah peserta dan pemanfaatan layanan. Dari semula Rp 42 triliun pada 2014, angka itu naik menjadi Rp 201 triliun pada 2025.

"Tahun 2022 sekitar Rp 113 triliun. 2021 baru Rp 90 triliun. Tahun 2024 Rp 174 triliun, sekarang nih tahun ini Rp 201 triliun," ujarnya.

Total biaya pelayanan kesehatan pada satu dekade JKN. Foto: Pandangan Jogja/Resti Damayanti
Total biaya pelayanan kesehatan pada satu dekade JKN. Foto: Pandangan Jogja/Resti Damayanti

Ia menambahkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 98,62 persen penduduk Indonesia atau sekitar 282 juta jiwa. Capaian tersebut, menurutnya, menjadikan Indonesia termasuk negara dengan jaminan kesehatan universal terbesar di dunia.

"Waktu itu, 98 persen coverage, sekarang berarti 282 juta orang, sudah menjadi peserta," katanya.

Meski demikian, Ghufron menegaskan bahwa pengelolaan sistem jaminan sosial tidak semata diukur dari aspek finansial maupun angka keikutsertaan. Aspek sosial dan kemanusiaan disebut tetap menjadi inti dari layanan publik. Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan kualitas pelayanan terhadap peserta BPJS di sejumlah rumah sakit.

"Orang miskin tidak boleh lalu dibedakan. Sebagai contoh sebuah rumah sakit di Jawa Barat. Itu kalau pasien BPJS, itu ruangannya nggak AC, kemudian deket parkiran, antri, terus panas," kata Ghufron.

"Saya sampaikan dua bulan kalau tidak berubah, kita putus. Terus berubah jadi bagus sekali. Ternyata bisa, tidak dibeda-bedakan bisa," ujarnya.

Media files:
01k7x86qp7y0qadhr7k4z0f39z.jpg image/jpeg,
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar