Apr 21st 2025, 13:57, by Ahmad Romadoni, kumparanNEWS
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. Foto: YouTube/ TVR Parlemen
Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Senin (21/4) rapat ini juga dihadiri oleh kepala wilayah pertanahan dari seluruh Indonesia secara virtual melalui zoom meeting.
Di tengah rapat ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyorot kasus penyerobotan lahan oleh perusahaan sawit dan tambang di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Sebelum menyinggung kasus ini, Bahtra sempat mengabsen kanwil terkait, tetapi tidak ada respons.
"Kantah {Kantor Pertanahan] Konawe Selatan ada? Belum kedengeran ya, Ini kita pengin agar Pak Menteri langsung memonitor kinerja kantah di masing-masing daerah. Konawe Selatan enggak ada ya," kata Bahtra dalam rapat.
"Yang lain hadir tapi Konawe Selatan enggak ada," sindir Bahtra.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Bahtra lalu mengungkap kasus di daerah Konawe di mana sebuah perusahaan sawit yang diduga menyerobot lahan milik warga.
"Soal PT MS yang mengambil atau menyerobot lahan masyarakat mumpung ada Pak Menteri di sini saya mohon Pak Menteri dicek perusahaan tersebut apakah HGU-nya HGU-nya resmi atau tidak karena ini sudah meresahkan masyarakat," tegasnya.
Tak hanya itu ia juga menerima laporan dari warga soal perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga mencuat. Bahkan, disebutkan lahan sekolah dan rumah warga pun turut tercaplok.
Permasalahan ini, menurutnya, kerap diakali dengan dalih yang dihitung hanya kandungan mineral di bawah tanah, bukan bangunan di atasnya.
"Karena sering kali mereka menganggap beralasan bahwa yang dianggap mineral itu kan di bawah di atasnya tidak dihitung sama mereka, ini kan fasilitas pemerintah kaya sekolah ini bagaimana," tuturnya.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda pun kemudian turut menyoroti absennya Kanwil Konawe Selatan saat rapat.
Ia menyoroti lemahnya komunikasi dua arah dalam forum virtual tersebut dan membandingkannya dengan Kapolri yang dinilainya lebih tegas dalam menindak aparat di bawahnya.
Rifqi mendesak Nusron juga tidak hanya ragu merotasi pejabat wilayahnya yang tidak bekerja maksimal.
"Ini kalau di Komisi III ini di Kapolri besoknya TR keluar, Pak. Kalau di sini saya berharapnya kita cek lah SK terbaru dari Pak Menteri," kata Rifqi.
"Yang kayak gini ini coba di non-anukan aja Pak, kalau perlu yang agak basah kasih di kering, yang kering setengah kering atau gimana gitu, enggak tahu juga saya kelasnya ini," tuturnya.
Belum ada keterangan dari Nusron maupun pihak Kantor Pertanahan Konawe Selatan soal ketidakhadiran tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar