Search This Blog

Survei LSI Januari 2023: 76,2% Masyarakat Puas Kinerja Jokowi

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
Survei LSI Januari 2023: 76,2% Masyarakat Puas Kinerja Jokowi
Jan 22nd 2023, 16:23, by Fachrul Irwinsyah, kumparanNEWS

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Airmadidi, di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (19/01/2023). Foto: Dok. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Airmadidi, di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (19/01/2023). Foto: Dok. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional yang digelar pada 7-11 Januari 2023. Dalam survei itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi.

Sebanyak 18,7% responden mengatakan sangat puas dan 57,5% menyatakan cukup puas. Sementara yang merasa kurang puas ada 14,8% dan 5,7% tidak puas sama sekali. Serta ada 3,3% yang tidak menjawab.

Survei dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD). Jumlah responden dalam survei sebanyak 1.221 orang. Margin of erorr diperkirakan kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

"Secara umum pada Januari 2023 ini kita menemukan 76,2% responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja presiden," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Hasil survei nasional tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden yang dirilis Lembaga Survei Indonesia, Minggu (22/1/2023). Foto: Dok. LSI
Hasil survei nasional tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden yang dirilis Lembaga Survei Indonesia, Minggu (22/1/2023). Foto: Dok. LSI

Djayadi mengatakan tren positif ini meningkat dibanding 3 bulan yang lalu. Pada September tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi hanya 62,6%.

"Sejak 3 bulan terakhir kinerja presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6% pada September menjadi sekarang ke 76,2%, kalau kita 3 bulan terakhir, peningkatan yang cukup signifikan," kata Djayadi.

Djayadi menilai meningkatnya kepuasan terhadap Jokowi juga sejalan dengan tren positif masyarakat dengan kondisi ekonomi dan penegakan hukum.

Dalam survei LSI tren kondisi ekonomi nasional mayoritas masih menilai buruk dan sangat buruk yakni sebesar 35,6%, sedangkan yang menilai baik dan sangat baik hanya 27,1%. Sementara untuk tren penegakan hukum yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 32,6%, sedangkan yang menilai baik dan sangat baik hanya 27,6%.

Meski begitu tren positif di ekonomi nasional dan penegakan hukum tersebut meningkat dalam 3 bulan terakhir. Di ekonomi nasional tren baik pernah hanya mendapat 18% pada Oktober 2022, sedangkan dalam penegakan hukum tren baik pernah hanya mendapat 23,4% pada Oktober 2022.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Djayadi menuturkan dalam survei pada Januari ini, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi berasal dari semua kategori. Mulai dari pria dan wanita, segala usia, dan etnis.

"Dari segi etnis, yang paling rendah penilaiannya terhadap presiden itu secara persentase yaitu etnis Betawi kemudian, etnis Minang, dan etnis Bugis itu. Tapi secara umum penilaiannya masih positif," jelas Djayadi.

Begitu juga untuk semua tingkat pendidikan. Di semua tingkat pendidikan penilaian terhadap Jokowi cenderung positif. Sedangkan dari segi profesi hanya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang memberikan penilaian positif rendah.

"Ini nanti mungkin masih terkait dengan persepsi ekonomi juga. Nanti bisa juga kita kaitkan juga dengan ketersediaan dan keterjangkauan harga barang-barang kebutuhan pokok dan BBM," kata Djayadi.

Pencabutan PPKM

Survei LSI terkait kebijakann pencabutan PPKM, Minggu (22/1/2023). Foto: Dok. LSI
Survei LSI terkait kebijakann pencabutan PPKM, Minggu (22/1/2023). Foto: Dok. LSI

LSI juga melakukan survei terkait kebijakan pencabutan PPKM. Hasilnya mayoritas responden tidak tahu pemerintah telah mencabut PPKM.

Jumlah yang tidak tahu itu sebanyak 53%, sementara yang tahu hanya 47%. Meski begitu mereka yang tahu PPKM dicabut mayoritas setuju dengan kebijakan tersebut.

"Dari 47% itu hampir semuanya setuju. Jadi, hampir semuanya. Boleh dikatakan tidak ada penolakan terhadap pencabutan PPKM," terang Djayadi.

Media files:
01gq49sf2pg7am31x8jkeaaffk.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar