Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menolak gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Selain itu, KPK juga mengingatkan agar kendaraan dinas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik Lebaran.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, lembaganya telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan terkait potensi penerimaan gratifikasi pada momentum hari raya.
Menurutnya, periode menjelang Idul Fitri kerap menjadi waktu yang rawan terjadinya pemberian hadiah kepada pejabat atau ASN.
"Kami mengimbau agar para penyelenggara negara ataupun ASN menolak pada kesempatan pertama apabila menerima gratifikasi," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/3).
Namun, Budi menyebut, apabila dalam kondisi tertentu gratifikasi tidak dapat ditolak, penerima diminta segera melaporkannya kepada KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3). Foto: Nauval Pratama/kumparan
Laporan dapat disampaikan langsung ke KPK, melalui aplikasi Gratifikasi Online di laman gol.kpk.go.id, atau melalui Unit Pengelola Gratifikasi yang ada di masing-masing instansi.
Budi menjelaskan pelaporan tersebut bertujuan memitigasi potensi konflik kepentingan yang dapat muncul akibat pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pelaksanaan tugas sebagai pejabat negara.
"Lebih baik ditolak sejak awal agar potensi konflik kepentingan bisa dicegah," ujarnya.
Selain soal gratifikasi, KPK juga mengingatkan agar kendaraan dinas tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan mudik.
Kendaraan dinas yang dimaksud mencakup kendaraan berstatus Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), maupun kendaraan yang disewa instansi untuk operasional kantor.
Menurut Budi, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi menyalahi peruntukannya karena kendaraan tersebut disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan.
"Karena kami melihat kendaraan dinas ini rentan digunakan untuk mudik ataupun kegiatan individu pegawai," ujarnya.
Waduk Saguling yang jadi lokasi pembangunan PLTS Terapung Saguling. Foto: Dok. PLN
Respons Presiden Prabowo Subianto terhadap eskalasi konflik AS-Israel dengan Iran yang menimbulkan disrupsi pasokan energi, salah satunya dengan mengebut pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) agar Indonesia terlepas dari ketergantungan impor.
Proyek pembangunan PLTS 100 gigawatt (GW) sejatinya ditargetkan rampung dalam 3-4 tahun ke depan. Namun, Prabowo menilai perlu ada akselerasi sehingga dia mempercepat targetnya menjadi 2 tahun.
Ketua Umum Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), I Made Sandika, mengatakan pelaku industri pada dasarnya mendukung komitmen transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT), terutama PLTS dengan memanfaatkan rantai pasok di dalam negeri.
Made mengakui utilisasi pabrik produksi anggota APAMSI selama ini masih rendah. Kendati begitu, dia memastikan pelaku industri terus berkomitmen untuk memperbarui teknologi dan kapasitas produksi.
"Hingga saat ini, kapasitas produksi anggota APAMSI sebesar 10 GWp per tahun, dan siap untuk melakukan ekspansi kapasitas produksi sejalan dengan berjalannya program pemerintah," ungkapnya saat dihubungi kumparan, Sabtu (14/3).
Made menilai, percepatan program pembangunan PLTS 100 GW akan menjadi pembuktian untuk mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan kemampuan nasional. Hanya saja, menurutnya, penambahan kapasitas harus dihitung secara hati-hati.
"Kami perlu memperhitungkan berjalannya produksi dan penambahan investasi yang kami lakukan, tetap hati-hati dan mempertimbangkan kesiapan market yang benar benar akan terealisasi," imbuhnya.
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, mengatakan industri panel surya siap berinvestasi jika terdapat kepastian penyerapan atau offtaker.
"Industri akan siap jika ada kepastian offtaker, karena prinsipnya pada saat ada kepastian offtake, maka industri akan siap untuk melakukan investasinya," tuturnya.
Mada menyebut tanpa keterlibatan dan intervensi pemerintah lebih lanjut dari sisi kebijakan maupun peraturan, maka industri akan sulit untuk berkembang.
"Kita sangat apresiasi inisiatif Presiden, apalagi dengan kondisi perang, minyak sulit. Maka ketahanan energi domestik harus dikuatkan. PLTS dapat sebagai solusi untuk hal tersebut," tandas Mada.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan berbagai skenario dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian nasional memang harus disiapkan, yang sekaligus dapat mempercepat agenda transformasi termasuk mencapai swasembada energi.
"Menurut saya krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya. Dari dulu kita ingin swasembada pangan swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat," ungkapnya saat Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3).
Prabowo menuturkan, konflik global juga memaksa Indonesia mempercepat optimalisasi sumber daya yang melimpah di dalam negeri untuk kebutuhan energi, seperti panas bumi, air, hingga tenaga surya.
"Kita akan melaksanakan pembangunan yang sangat cepat terhadap tenaga surya, yang kita rencananya kita akan melakukan 100 gigawatt yang kita targetkan harus selesai dalam 2 tahun yang akan datang ini. 100 Gigawatt itu adalah 100.000 Megawatt," tegas Prabowo.
