Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)/Dokumen Kumparan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai terobosan penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup hanya dengan penyaluran makanan, melainkan juga membutuhkan pengawasan yang kuat hingga ke daerah.
Ketua Umum Forum Aspirasi dan Kepedulian Rakyat (Fakar) Indonesia, Aka Cholik Darlin, mengatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan yang dialami siswa setelah mengkonsumsi menu MBG harus dijadikan evaluasi serius.
Ketua Umum Forum Aspirasi dan Kepedulian Rakyat (Fakar) Indonesia, Aka Cholik Darlin. Foto : Istimewa
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku koordinator utama perlu memperkuat fungsi kontrol terhadap Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) di setiap wilayah.
"Pengawasan tidak boleh berhenti di tingkat pusat. BGN harus hadir lebih dekat di daerah, memastikan standar pengolahan dan pengemasan benar-benar aman," ujar Cholik, Sabtu (27/9/2025).
Ia menambahkan, kehadiran perwakilan BGN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan, pendidikan, dan pihak sekolah. Dengan demikian, setiap persoalan dapat segera ditangani tanpa menunggu instruksi pusat.
Selain penguatan kelembagaan, Cholik juga menilai mekanisme distribusi perlu dipertimbangkan lebih fleksibel. Salah satu opsinya adalah memberikan dukungan langsung kepada orang tua siswa agar mereka bisa menyesuaikan kebutuhan gizi anak secara mandiri, tanpa mengurangi tujuan utama program.
"Kalau kontrol di daerah berjalan baik, maka MBG tidak hanya sekadar menyalurkan makanan, tapi juga benar-benar menjamin anak-anak kita menerima asupan yang sehat, bergizi, dan aman," pungkas Politisi PKB tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar