Ilustrasi bajaj Maxride. Foto: _iiqbalm/Maxride Indonesia
Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan bahwa angkutan bajaj Maxride yang belakangan beroperasi di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta belum mengantongi izin sebagai angkutan penumpang umum.
Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widyastuti, mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil pengelola Maxride untuk dimintai klarifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum memiliki izin resmi untuk beroperasi sebagai angkutan.
"Sudah saya panggil. Sudah kita tanya, memang belum ada izin sama sekali," kata Erni saat dihubungi Pandangan Jogja, Rabu (28/5).
Menurut Erni, kendaraan bajaj yang digunakan Maxride saat ini hanya memiliki Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), yang ditandai dengan pelat nomor berwarna putih-merah. Kendaraan dengan pelat tersebut tidak diperbolehkan mengangkut penumpang umum.
"Itu kan seperti motor biasa, kalau belum ada STNK itu masih pelat putih merah. Artinya itu tidak boleh sebenarnya untuk angkutan penumpang," ujarnya.
Merujuk pada peraturan perundang-undangan, angkutan seperti Maxride dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus karena menggunakan sistem pemesanan berbasis aplikasi. Pengoperasiannya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
Dishub DIY mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih layanan transportasi dan memastikan moda yang digunakan telah memenuhi persyaratan izin yang berlaku.
"Karena kembali ke keselamatan masing-masing. Sebenarnya saat itu kan enak, murah, enggak kehujanan, tapi kan kita lihat dulu apakah ini sudah bisa beroperasi atau belum," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar