Feb 26th 2024, 07:05, by Sinar Utami, kumparanBISNIS
Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto saat meresmikan RS PPN Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Skema anggaran program makan siang dan susu gratis yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, akan dibahas Presiden Jokowi pada hari ini, Senin (26/2).
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sempat menuturkan makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo-Gibran ini masuk dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin (26/2) kita ini kan (rapat), ada skalanya (penggelontoran)," tutur Airlangga saat ditanya mengenai skema penggelontoran anggaran untuk program makan siang dan susu gratis
"(KEM) PPKF sedang dibahas nanti Senin akan ada sidang kabinet, jadi tunggu aja Senin," tambah Airlangga.
Diketahui, Airlangga sudah memastikan program makan siang ini sudah menjadi bagian dari pembahasan KEM-PPKF, sehingga akan dianggarkan dalam APBN 2025.
Adapun berdasarkan informasi, sidang kabinet Jokowi bersama para menterinya akan diagendakan hari ini, pukul 09:30 WIB di Istana Negara Jakarta.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian pada Jumat (23/2/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan program makan siang gratis bakal menelan biaya sebesar Rp 450 triliun per tahun.
Namun, program ini akan dilaksanakan secara bertahap di tahap pertama biaya yang diperlukan sekitar Rp 100 triliun hingga 120 triliun.
"Program ini dalam skala penuh 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia," kata Budiman dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (22/2).
Budiman menjelaskan, anggaran untuk program makan siang gratis bersumber dari APBN. Namun, angka itu masih bisa ditekan 40 persen hingga 50 persen jika pemerintah menggunakan dana yang ada untuk menyiapkan sumber bahan pangan alih-alih membeli makanan jadi.
Sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa akan terlibat untuk memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini. Kemudian, sekitar 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur hingga usaha sapi perah.
"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50 triliun hingga 60 triliun saja," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar