Feb 4th 2024, 07:29, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Presiden Joko Widodo (kanan) membagikan kaus kepada warga saat bersilaturahmi dengan nasabah program Mekaar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi buka suara soal Polemik bantuan sosial (bansos) di tahun politik. Adapun, pemerintah menggelontorkan Rp 11,25 triliun anggaran untuk bansos dan akan disalurkan pada bulan ini.
Hal itu tentu menjadi sorotan karena masyarakat mengaitkan dengan keberpihakan Jokowi kepada salah satu paslon. Jokowi saat ini disebut condong mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pembagian bansos disebut akan menguntungkan Prabowo-Gibran.
Merespons hal itu, Jokowi menegaskan pembagian bansos khususnya bantuan langsung tunai (BLT) yang saat ini gencar dibagikan pemerintah, sudah dilakukan sejak September 2023.
"Oh sudah dari dulu. Ini, kan, sudah dari September," kata Jokowi usia hadiri Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).
Dalam beberapa bulan terakhir, Jokowi getol membagikan bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak El Nino. Kali ini, Jokowi akan menyalurkan BLT untuk bulan Januari-Maret yang akan dibayarkan di bulan ini.
"Ya, itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia," ungkapnya.
Presiden Joko Widodo (kanan) membagikan kaus kepada warga saat bersilaturahmi dengan nasabah program Mekaar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menurut Jokowi, pembagian BLT untuk memperkuat daya beli masyarakat di bawah.
"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan," jelasnya.
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan uang senilai Rp 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret, yang artinya total yang akan diterima di bulan ini sebesar Rp 600 ribu.
Jokowi menegaskan, BLT senilai Rp 11,25 triliun itu sudah melewati mekanisme persetujuan di DPR.
"Iya, itu semuanya sekali lagi itu, kan, sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar