Ilustrasi tinta di jari usai ikut Pemilu 2024. Dok: Shutterstock
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi, mengatakan Pemilu 14 Februari 2024 berjalan lancar meski diwarnai peristiwa politik yang mencederai demokrasi.
Yang Arya maksud adalah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial serta pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Arya mengatakan kontroversi ini terjadi karena besarnya intervensi pemerintah pada ranah yudikatif dan lembaga penyelenggara pemilu.
"Pemilu selanjutnya negara harus menjadi penyelenggara saja, jadi tidak terlibat jadi tim sukses dalam kontestasi," kata Arya melalui siaran persnya, Jumat (16/2).
Arya mengakui di tingkat elite terjadi persaingan sengit. Akan tetapi, di akar rumput atau di masyarakat suasana terpantau tenang. Hal ini lantaran tidak terjadi polarisasi karena adanya tiga pasangan calon kontestan pilpres.
"Pemilu kali ini di tingkat akar rumput cenderung lebih adem dibanding Pemilu lalu karena kontestan lebih dari dua kandidat," jelasnya.
Hal lain yang menjadi catatan Arya adalah soal ditemukannya surat suara rusak serta beberapa pemilih yang tak bisa menggunakan haknya lantaran terkendala administrasi.
"Ada catatan jumlah surat suara rusak dan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya perlu menjadi bahan evaluasi. Saya kira pengamanan pengiriman surat suara juga perlu ditingkatkan," katanya.
Sementara itu, soal kualitas demokrasi ke depan, Arya merasa pemenang pilpres harus merangkul semua aspirasi elemen masyarakat, termasuk dari kalangan akademisi yang selama ini menyampaikan keprihatinannya pada melemahnya demokrasi.
"Pemenang pilpres sebaiknya merangkul juga aspirasi elemen publik yang memiliki kepentingan bagi kelangsungan kehidupan demokrasi kita," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar