Nampaknya kisruh pilihan politik dalam menentukan capres akan terus memanas. Dari media sosial yang bisa kita lihat bersama hari ini, pilihan politik menjadi sentimen yang tak terbendung.
Tentu saja, melihat hal tersebut ada rasa pesimistis yang hadir untuk menatap masa depan politik Indonesia, mengingat tahun 2024 sudah semakin dekat. Jika perbedaan pandangan politik tidak dapat diwujudkan dengan kedewasaan masing-masing pendukung, maka dikhawatirkan hanya akan menjadi roda perpecahan.
Kita semua ingin nilai-nilai demokrasi tetap hidup, ruang perbedaan pilihan politik dapat diterima tanpa merusak persatuan. Rakyat berhak memilih calon presiden mana saja yang menurut mereka tepat untuk meneruskan arah bangsa ini.
Hal ini lumrah, dan tentunya sangat wajar terjadi. Sebab, perbedaan pandangan politik adalah bagian dari kekayaan negara demokrasi. Namun, jika perbedaan pendapat tidak diterima publik, maka kekacauan saat ini akan semakin meningkat dan pembelahan yang terjadi dalam masyarakat akan terus berlanjut.
Memang harus kita sadari bersama, bahwa pemilu tahun 2014 dan 2019 adalah pemilu yang luar biasa menguras energi persatuan. Berbagai isu identitas muncul, mulai dari ijtima' ulama, isu PKI, tenaga kerja asing, hingga kriminalisasi ulama.
Hal itu membuat kita menjadi tampak lebih beringas ketika melihat sebuah perbedaan pandangan politik. Dapat dikatakan, kekecewaan atas apa yang terjadi pada pilihan politik, sepertinya sudah menjadi darah daging, dan tampak semakin memanas ketika persaingan pilpres ditutup dengan bagi-bagi kekuasaan.
Politik Identitas
Ilustrasi politik identitas. Foto: Shutter Stock
Alih-alih menghadirkan ide-ide cemerlang dari oposisi, nyatanya akhir-akhir ini para pendukung baik yang pro maupun oposisi hanya didominasi oleh hujatan, juga kritikan yang menyerang individu secara fisik.
Baik yang pro terhadap pemerintah, maupun oposisi, seakan kehilangan gagasan dalam membangun sebuah bangsa. Caci maki dengan julukan "kadrun" ataupun "cebong" tampaknya masih akan terus berlanjut.
Penting bagi para politisi kita untuk menyembuhkan hal semacam ini. Jika dibiarkan begitu saja, perpecahan tampak kian terasa. Para politisi harus mendidik para pendukung untuk tetap berada pada jalur tarung gagasan.
Mengajarkan kepada para pendukung untuk memahami bahwa perbedaan pandangan politik adalah sebuah hal yang biasa. Visi dan misi membangun negara ini jauh lebih utama daripada berputar pada isu sara, ataupun hal-hal yang berujung pada politik identitas.
Politik identitas secara teoritis adalah sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis serta agama sebagai suatu tanda maupun ciri khas dari setiap individu yang bersifat laten dan potensial, serta sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan (Fadil, 2020).
Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis.
Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya.
Secara empiris, politik identitas adalah aktualisasi partisipasi politik, yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial (Buchari, 2014).
Politik Persatuan
Ilustrasi. Foto: Gratsias Adhi Hermawan
Setelah pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 harusnya dunia politik kita terlihat semakin matang. Namun yang terjadi, hanyalah sebuah kebalikannya. Kita semakin tampak terpecah, dan sulit untuk menjaga iklim demokrasi tetap hidup.
Bagi para pendukung pemerintahan, setiap kritikan yang dilontarkan tidak secara bijaksana untuk direspons, sehingga yang terjadi adalah mencari-cari kesalahan dari para kritikus, dan semakin diperparah dengan melaporkan mereka yang mengkritik kepada aparat kepolisian.
Sejujurnya, tidak ada cara lain bagi politisi untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada kondisi politik kita saat ini. Bagaimana mereka menghadirkan ide-ide yang memantapkan jalan politik persatuan bagi Indonesia. Kita tidak lagi ingin melihat kondisi perpolitikan yang karenanya telah meretakkan hubungan harmonis keluarga, ataupun sesama anak bangsa.
Para politisi harus menjadi contoh bagi pendukungnya. Bagaimana para pendukung menyadari bahwa tidak ada yang sempurna pada manusia. Dan bagaimana kelemahan atau kesalahan dalam kepemimpinan bisa dijadikan introspeksi oleh para politisi kita. Politik persatuan sepertinya adalah jalan untuk merawat tiap luka yang telah digoreskan sebelumnya.
Ke depannya kita perlu melihat bagaimana para politisi dapat memberikan edukasi terhadap rakyat Indonesia. Melihat para politisi yang berani bertindak, berani bertanggung jawab, atau mundur saat tidak siap, yang menunjukkan jiwa dari seorang ksatria.
Dapatkah para politisi kita melakukan hal yang demikian? Seperti yang telah dilakukan beberapa pemimpin di luar negeri yang sadar jika tidak mampu, dan pada akhirnya memilih mundur dari jabatannya. Mereka para politisi yang sebenarnya mengakui kesalahan, secara langsung telah mengurangi fanatisme para pendukungnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar