Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menanggapi keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memangkas atau mengurangi rasio pengali hak eksporcrude palm oil (CPO) dari 1:6 menjadi 1:4 mulai 1 Mei 2023.
Lewat aturan Domestic Market Obligation (DMO), pengusaha dapat mengantongi izin ekspor CPO ketika sudah memproduksi MinyaKita. Dengan rasio yang semakin kecil, hak ekspor yang didapat pengusaha akan semakin kecil.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, kebijakan Kemendag tersebut bukan menjadi masalah karena saat ini ada hak ekspor yang didepositokan sebanyak 3,027 juta ton.
"Penurunan rasio pengali ekspor dari 1:6 menjadi 1:4 saat ini tidak ada masalah sebab masih ada stok dari deposito yang akan dicairkan secara bertahap selama 9 bulan," kata Eddy kepada kumparan, Jumat (28/4).
Beberapa waktu lalu ketika ekspor CPO tertahan, berimbas kepada harga TBS petani sawit yang hancur. Eddy beranggapan, masalah serupa tak akan terjadi meski rasio pengali ekspor dikurangi.
"Kalau ekspor masih berjalan, harga tidak akan tertekan. Harga seperti biasa tergantung suplai dan demand," pungkasnya.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, mengatakan hak ekspor yang didepositokan atau dibekukan ada sekitar 3,027 juta ton, per 1 Mei nanti akan dicairkan selama 9 bulan sampai Januari 2024.
"Sehingga masing-masing dibagi 9, atau kalau dari 3 juta tadi, maka rata-rata per bulan 336 ribu ton," jelas Budi.
Adapun hak ekspor yang belum direalisasi saat ini sekitar 6,9 ton, jumlah tersebut di luar dari yang didepositokan. Sementara rata-rata ekspor CPO Indonesia 1,86 juta ton per bulan.
"Ini dari Januari sampai Maret ya. Jadi saya pikir ini (pemangkasan hak ekspor) tidak akan mengganggu kinerja ekspor kita," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar