Presiden Prabowo Subianto berbicara selama World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/2026). Foto: Denis Balibouse/REUTERS
Presiden Prabowo menjadi salah satu pusat perhatian di kala ia menyampaikan pidato kuncinya dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Forum tersebut merupakan pertemuan tahunan yang sangat bergengsi karena diikuti banyak kepala negara, akademisi andal, CEO perusahaan global, hingga aktivis untuk membahas tantangan global paling mendesak.
Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya sekitar 40 menit dengan membahas lima poin utama: stabilitas ekonomi, investasi Sumber Daya Manusia (SDM), penegakan hukum, ketahanan pangan, dan prinsip diplomasi Indonesia.
Para rangkaian pidatonya, Presiden Prabowo memulai dengan posisi Indonesia sebagai titik terang ekonomi di tengah krisis global. Argumentasinya adalah pertumbuhan Indonesia dalam satu dekade terakhir stabil, rata-rata 5 persen per tahun. Tidak hanya itu, inflasi juga selalu terjaga 2 persen dan defisit anggaran di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Presiden Prabowo, kestabilan ini terjaga dan tidak lepas dari kepercayaan dunia karena Indonesia selalu mendahulukan kewajiban finansial dengan pembayaran utang luar negeri yang selalu tepat waktu.
Selain itu, penekanan terhadap keberlanjutan dari komitmen luar negeri—dari pemerintahan sebelumnya yang selalu dilanjutkan presiden berikutnya—menjadi titik poin bagi Indonesia selalu mampu mempertahankan kepercayaan global.
Prabowonomics
Soemitro Djojohadikoesoemo Foto: ChatGPT
Kita tahu pengetahuan dan pemahaman ekonomi Presiden Prabowo berasal dari pengalaman hidupnya. Ia lahir dan tumbuh dari keluarga yang sehari-harinya bicara soal ekonomi.
Margono Djojohadikusumo (kakeknya) dan Soemitro Djojohadikoesoemo (ayahnya) adalah dua bengawan ekonomi yang namanya masyur dalam sejarah Indonesia. Pembicaraan soal ekonomi dengan relevansinya terhadap kesejahteraan rakyat adalah hari-hari Prabowo, sehingga akar pemahamannya tidak hanya pada tataran teori, tetapi juga praksis.
Setidaknya dalam menjelaskan paradigma ekonomi antara Soemitro dan Prabowo, terdapat tiga persamaan, yaitu nasionalisme ekonomi dalam wujud kedaulatan negara, penekanan terhadap disiplin fiskal, dan mengarusutamakan penerapan pasal 33 UUD 1945 di mana negara berfungsi sebagai bumper dalam melawan keserakahan.
Meski demikian, Presiden Prabowo memiliki diversifikasi dalam relevansinya terhadap ekonomi modern Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Penekanan Soemitro berfokus pada masalah struktural—yang kebetulan saat itu Indonesia masih dalam proses membangun ekonomi pascakemerdekaan—dengan dukungan kebijakannya terhadap pengusaha lokal melalui Program Benteng tahun 1957.
Presiden Prabowo kemudian mengelaborasikan pemikiran ekonominya dengan Soemitro dalam mencapai kesejahteraan melalui program-program yang bisa diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ilustrasi kebijakan pemerintah. Foto: SsCreativeStudio/Shutterstock
Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo—yang menekankan stabilitas dan ketahanan domestik—menjadi salah satu hal prioritas, melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, pembangunan 1.000 kampung nelayan, cek kesehatan gratis, hingga pendirian sekolah rakyat.
Ada pun ketahanan dalam paradigma ekonomi Prabowo adalah pentingnya mencapai persatuan nasional dalam memastikan kestabilan tetap terjaga.
Secara kontekstual, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di Davos tidak hanya menekankan aspek-aspek yang berkaitan dengan ekomomi, kesejahteraan, dan program-program sosial negara. Lebih jauh, ia juga memberikan penekanan khusus terhadap ketahanan ekonomi yang sifatnya botton up, dengan memperkuat elemen masyarakat kelas bawah agar siap menghadapi badai ekonomi global.
Pada bagian ini, bila harus mendeskripsikannya menjadi satu kata, pikiran Prabowo dalam forum tersebut paling sesuai disebut sebagai Prabowonomics.
Konsep Prabowonomics ini bukan konsep tunggal yang bicara ekonomi semata, melainkan secara komprehensif dielaborasikan dengan ketahanan negara melalui militer, disiplin fiskal, dan kepedulian sosial.
Jalan Keluar
Tantangan Indonesia dalam mencapai kesejahteraan dalam pandangan Presiden Prabowo selama ini terletak pada distribusi keadilan dan permasalahan penegakan hukum. Akar dari kemiskinan yang paling fundamental terletak pada struktur ekonomi karena penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) dikelola oleh segelintir elite.
Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon meninjau langsung penindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil mengamankan 4.610 meter kubik kayu bulat ilegal dan satu tongkang di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur Foto: Instagram/ @puspentni
Diterbitkannya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas (PKH)—yang telah menertibkan sekitar 4 juta hektare lahan yang tidak tertib administrasi, pajak, dan letaknya berada dalam kawasan hutan—adalah langkah taktis kebijakan negara dalam melawan model ekonomi keserakahan.
Adapun asumsi penyelamatan terhadap kerugian negara dan memberi pemasukan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui denda dan pajak setidaknya memiliki proyeksi sekitar Rp150 triliun hingga Rp200 triliun, di mana dana tersebut pada akhirnya bisa dialokasikan untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah yang selama ini tertulis dalam visi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prospeknya tentu erat kaitannya dengan kedaulatan dengan kemandirian Indonesia dalam mengelola SDA—yang tidak hanya terputus pada ekspor bahan mentah, tetapi juga pada hilirisasi produk melalui bahan jadi.
Ini pula yang menjadi alasan Presiden Prabowo, dalam pidatonya, bicara soal pendirian Danantara dengan penyertaan modal sebesar USD 1 Triliun di mana keberadaan Danantara diharapkan menjadi lembaga negara yang bisa mengelola kekayaan secara terbuka dan profesional.
Tujuannya agar Indonesia memiliki daya tawar di dunia Internasional dan bisa setara dengan kekuatan ekonomi negara-negara adidaya di dunia.
Pada upaya mensukseskan kebijakan ini, Presiden Prabowo menekankan elemen yang tak kalah penting berkaitan dengan penegakan hukum yang adil dan profesionalisme. Pasalnya, jika hukum bisa diotak-atik dan dinegoisasikan, segala upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat akan sia-sia.
Presiden Prabowo Subianto bersiap membuka Taklimat Awal Tahun saat retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
Pada akhirnya, Presiden Prabowo mengadopsi pendekatan hukum yang sifatnya agresif dengan menyasar semua lini, baik pemerintahan dan swasta, dalam memaksimalkan penerimaan negara.
Bila di lini pemerintahan ia menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan anggaran dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, dalam menyasar lini swasta ia menyita segala aset ilegal dan mengembalikannya kepada negara.
Untuk memastikan lancarnya kebijakan perang melawan keserakahan ekonomi ini, Prabowo kemudian memastikan posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Institusi Kepolisian, dan Kejaksaan Agung bekerja secara tegas serta tidak pandang bulu.
Alasannya, ada banyak perusahaan yang selama puluhan tahun sudah inkrah secara hukum, tapi tidak bisa dieksekusi negara karena pelbagai kendala eksternal lemahnya penegakan hukum.
Pidato Prabowo di Davos membuktikan Indonesia punya cara sendiri dalam menghadapi krisis global, bukan hanya dalam kerangka memperkuat ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum yang profesional.
Namun, secara utuh politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif—yang tidak memiliki musuh dan berteman dengan semua—menjadi elemen pendukung Indonesia dapat keluar dari krisis global.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar