Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan di dekat bendera partai politik peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/5/2023). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
Membaca Ulang Klaim Partai Politik
Dalam sistem demokrasi modern, partai politik sering dipandang sebagai aktor utama yang menghubungkan rakyat dengan negara. Mereka dianggap sebagai wadah aspirasi, tempat kaderisasi, serta saluran utama menuju kekuasaan. Namun melalui pemikiran Jacques Derrida—yang terkenal dengan konsep dekonstruksi—klaim tersebut perlu dipahami sebagai konstruksi dan bukan kebenaran yang final.
Derrida berpendapat bahwa tidak ada makna yang benar-benar tetap. Setiap makna selalu dibentuk oleh konteks, relasi, dan perbedaan dengan yang lain. Jika diterapkan pada partai politik, identitas partai sebagai wakil rakyat bukanlah sesuatu yang pasti. Identitas itu terbentuk melalui kampanye, pidato, simbol, dan berbagai narasi yang terus diulang dalam ruang publik. Dekonstruksi membantu kita melihat bahwa klaim representasi tersebut bukan sesuatu yang natural, melainkan hasil produksi makna oleh partai.
Dengan pendekatan ini, kita dapat membongkar cara partai membangun posisinya sebagai pusat demokrasi. Pusat tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui bahasa politik yang digunakan untuk memperkuat legitimasi. Dekonstruksi membantu membuka lapisan makna yang tersembunyi di balik klaim tersebut, sehingga kita dapat melihat bagaimana struktur kekuasaan bekerja di dalam tubuh partai.
Bahasa Politik dan Kekuasaan Elite
Jacques Derrida. Foto: AFP/PIERRE VERDY
Dalam praktik politik, jarak antara apa yang dikatakan partai dan apa yang dilakukan sering kali sangat lebar. Janji perubahan, janji kesejahteraan, dan janji pembangunan dapat diucapkan dengan mudah.
Namun dalam pemikiran Derrida, makna dari berbagai janji itu selalu bergeser dan tidak pernah hadir sepenuhnya dalam tindakan nyata. Makna tersebut terus tertunda dan hanya meninggalkan jejak dalam bentuk slogan atau narasi politik. Banyak partai memproduksi bahasa yang menarik di permukaan, tetapi tidak disertai upaya konkret untuk mewujudkannya.
Selain itu, pendekatan dekonstruksi juga membantu membongkar dikotomi rakyat dan elite yang sering digunakan dalam dunia politik. Partai kerap berbicara atas nama rakyat dan menggunakan istilah rakyat sebagai legitimasi moral. Namun, struktur internal partai justru didominasi oleh elite yang memiliki modal ekonomi, jaringan kekuasaan, dan pengaruh besar.
Ilustrasi masyarakat. Foto: Djem/Shutterstock
Kehadiran rakyat sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak ikut menentukan keputusan penting. Dengan melihatnya dari perspektif Derrida, kita dapat memahami bahwa dikotomi rakyat dan elite bukanlah sesuatu yang alami. Dikotomi itu dibentuk untuk memperkuat kekuasaan kelompok tertentu di dalam partai.
Dekonstruksi sebagai Arah Perbaikan Politik
Dari sudut pandang Derrida, perbaikan partai politik tidak hanya dapat dilakukan melalui revisi undang undang atau perubahan teknis dalam sistem politik. Perbaikan yang lebih mendasar perlu dimulai dengan membongkar asumsi dan klaim yang selama ini dianggap benar.
Pertama, partai harus mulai melepaskan gagasan bahwa mereka adalah satu-satunya saluran representasi rakyat. Partai perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas melalui forum publik, dialog terbuka, dan digital platform yang memungkinkan keterlibatan warga secara langsung.
Ilustrasi partai politik. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Kedua, struktur internal partai perlu diubah agar tidak hanya menguntungkan elite. Selama ini banyak keputusan penting dibuat oleh segelintir orang yang memiliki pengaruh besar. Untuk memperbaikinya, proses rekrutmen, penentuan calon, dan pengambilan keputusan harus dibuat lebih transparan serta memberi kesempatan yang sama bagi anggota biasa.
Ketiga, partai harus memperbaiki penggunaan bahasa politik. Bahasa tidak boleh hanya digunakan sebagai alat untuk membangun citra, tetapi harus mencerminkan komitmen yang jujur dan realistis. Partai perlu mengakui keterbatasan serta menjelaskan proses politik secara terbuka kepada masyarakat.
Terakhir, partai perlu melihat demokrasi sebagai proses yang tidak pernah selesai. Tidak ada bentuk ideal yang bisa dicapai dan kemudian dibiarkan begitu saja. Demokrasi harus terus diperbarui melalui evaluasi, kritik, dan inovasi. Dengan cara ini, partai dapat menjadi institusi yang lebih inklusif, responsif, dan benar benar berorientasi pada kepentingan publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar