Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan sambutan saat menghadiri acara Gelora Ibu Bisa (Temu Kader PKK) Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Internasional Velodrome, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan tidak akan memangkas anggaran kesehatan, seperti operasional puskesmas, pada tahun anggaran 2026. Yang akan dikurangi, kata Pram, hanyalah pembangunan yang bersifat fisik.
Hal ini berkaitan dengan penyesuaian anggaran setelah pemerintah pusat memangkas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), yang berimbas pada pemangkasan APBD DKI Jakarta 2026.
"Puskesmas sebenarnya enggak dikurangi, operasionalnya tetap. Yang dikurangi adalah pembangunan yang bersifat fisik," ujar Pramono kepada wartawan di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jaktim, Kamis (23/10).
Bahkan, Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat akan membangun dua puskesmas baru serta revitalisasi beberapa puskesmas yang sudah dibangun di Ibu Kota.
Warga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Mampang Prapatan, Jakarta, pada Senin (10/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Menurutnya, anggaran kesehatan ini sama halnya dengan anggaran untuk pendidikan, tak akan mengalami pemangkasan.
"Saya berprinsip untuk kesehatan, untuk pendidikan tidak dikurangi. Yang dikurangi semuanya adalah hal yang bersifat pembangunan fisik," tuturnya.
Namun apabila harus ada pembangunan fasilitas fisik, Pemprov DKI akan menggunakan skema kerja sama dengan swasta atau creative financing agar APBD tak terbebani.
"Saya melakukan apa yang disebut dengan creative financing, kerja sama dengan swasta, kerja sama dengan BUMD, BUMN, untuk membangun Jakarta, termasuk karena sekarang ini kan RS Sumber Waras sudah mulai kita bersihkan," tutup dia.
RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang memiliki lahan 3,6 hektar dibersihkan sejak Rabu kemarin. Nantinya di lahan tersebut akan dibangun fasilitas kesehatan baru.
Warga antre untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (9/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
APBD DKI Jakarta 2026
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penyesuaian atau pemangkasan anggaran di sejumlah sektor setelah pemerintah pusat memangkas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH).
DBH merupakan dana yang dibagikan pemerintah pusat kepada daerah dari penerimaan pajak dan sumber daya alam.
Tahun 2025, DKI Jakarta menerima porsi DBH yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Akibatnya, Pemprov DKI harus menyesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan memangkas belanja di sejumlah program, termasuk kegiatan fisik, subsidi, dan beberapa proyek infrastruktur.
Sebelum pemangkasan DBH, nilai awal RAPBD Pemprov DKI untuk tahun anggaran 2026 yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (MoU) adalah Rp 95,3 triliun. Namun setelah pemangkasan, APBD DKI 2026 direvisi menjadi Rp 81,2 triliun.
Meski begitu, Pemprov DKI memastikan anggaran prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap dipertahankan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar