Menlu Malaysia Mohamad Hasan menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-58 dan pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (11/7/2025). Foto: Mandel Ngan/AFP
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan meminta semua pihak di negaranya menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi. Ia menyatakan, penamaan Ambalat merupakan nomenklatur Indonesia untuk memperkuat klaim di blok laut yang telah lama jadi sengketa kedua negara.
"Istilah Ambalat merupakan nomenklatur Indonesia untuk memperkuat klaimnya. Kita tidak seharusnya menggunakan istilah itu," katanya di hadapan Parlemen Malaysia pada Selasa (5/8), dikutip dari The Star, Rabu (6/8).
Hasan mengatakan, wilayah yang menjadi konflik -- termasuk Blok ND6 dan ND7 -- terletak di wilayah maritim Malaysia sebagaimana tercantum dalam Peta Baru 1979 dan ditegaskan oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) 2002 yang memberikan kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia.
"Posisi Malaysia adalah bahwa blok-blok ini berada di wilayah kedaulatan kita, berdasarkan hukum internasional dan putusan ICJ 2002," ujarnya.
"Oleh karena itu, rujukan yang lebih akurat sesuai dengan posisi Malaysia, adalah Laut Sulawesi, bukan 'Ambalat'," katanya lagi.
Ilustrasi Blok Ambalat. Foto: Shutterstock
Lebih lanjut, Hasan mengatakan berdasarkan hukum internasional khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, batas maritim ditentukan berdasarkan garis air rendah di sepanjang pantai, bukan berdasarkan garis pasang. Ia mengatakan meski Malaysia mengikuti prinsip ini, Indonesia mengeklaim sebaliknya.
"Negosiasi batas maritim berlangsung berdasarkan Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim antara Malaysia dan Indonesia, yang telah berlangsung sejak 2005," ungkapnya.
Hasan juga meyakinkan parlemen bahwa pemerintah Malaysia menangani konflik blok laut tersebut melalui jalan yang damai, menjaga hubungan bilateral yang kuat dengan Indonesia.
"Kami memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia ; 98 persen positif. Kita tidak boleh membiarkan 2 persen sisanya mengarah pada konflik," tuturnya.
"Mari kita menegosiasikan 2 persen itu dengan tenang. Tentu kami tidak ingin berperang karenanya," lanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar