KPK telah menetapkan Irvian Bobby Mahendro sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker periode 2019-2025.
Irvian diduga merupakan otak dari pemerasan itu. Dia total telah meraup Rp 69 miliar hingga disebut sebagai 'Sultan' oleh eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer (Noel).
Meski demikian, aksi liciknya tak berjalan mulus. Belakang, dia dicopot oleh petinggi Kemnaker dari jajaran 'pemain'.
"Awal 2025, itu juga terjadi pergantian. Ya, terjadi pergantian. Jadi, tidak, bukan lagi Saudara IBM, di akhir ini SBH ya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Senin (25/8).
Tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Irvian Bobby Mahendro. Foto: ANTARA/Rio Feisal
SBH yang dimaksud Asep, merujuk kepada Subhan salah satu ASN Kemnaker. Subhan sebenarnya memiliki jabatan sebagai Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3.
Asep menuturkan, pergantian itu dilakukan lantaran Irvian dinilai kurang loyal dengan para petinggi di Kemnaker. Namun Asep tak merinci siapa sosok petinggi yang dimaksud.
"Diganti itu karena IBM dianggap kurang loyal. Loyal kepada para petingginya gitu ya, para petingginya," beber dia.
KPK Usut
Asep menyatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait masalah pergantian pemain ini. Termasuk menelusuri sosok yang disebut sebagai petinggi di Kemnaker itu.
"Itu yang sedang kita dalami juga," tuturnya.
Sang Sultan dengan Banyak Rekening
Tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Kemnaker Irvian Bobby Mahendro (tengah) pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan
Selama menjalankan praktik pemerasan itu, Irvian diduga memiliki 3 rekening penampungan. Ketiga rekening itu bukan atas namanya sendiri, salah satu di antaranya memang sengaja dibeli Irvian.
"Ada 3 rekeningnya ya, nominee-nya itu ada saudaranya, kemudian juga ada stafnya, dan satunya adalah membeli ya," beber Asep.
Dari penyidikan sementara, Irvian diduga melakukan praktik pemerasan itu sejak 2019. Asep mengaku pihaknya akan mendalami lebih jauh terkait praktik pemerasan ini sebelum dilakukan Irvian.
"Jadi, mengapa kok 2019 dipotong di situ ya? Apakah yang tahun sebelumnya tidak ada? Itu sedang kita dalami," papar Asep.
"Kenapa kami dari penyidik meyakini atau sampai saat ini menduga bahwa memang praktik ini ada sebelumnya? Karena sebetulnya di tahun 2024 atau awal 2025, itu juga terjadi pergantian," tambahnya.
Irvian belum berkomentar mengenai kasus yang menjeratnya tersebut.
Kasus Pemerasan Kemnaker
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer saat dihadirkan sebagai tersangka usai terjaring OTT KPK pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
Dalam kasus ini, Irvian dijerat sebagai tersangka bersama eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer (Noel), dan 9 orang lainnya.
KPK menjelaskan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, harganya dibuat mahal dan uangnya mengalir ke sejumlah pejabat. Nilainya tak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp 81 miliar.
Irvian menjadi penerima uang paling banyak, yakni Rp 69 miliar. Uang tersebut digunakannya untuk belanja, hiburan, DP rumah, hingga setoran tunai kepada sejumlah pihak. Irvian juga diduga menggunakan uang itu untuk membeli mobil mewah.
Sementara Noel diduga mendapat jatah Rp 3 miliar dan motor Ducati Scrambler. Uang itu diterimanya pada Desember 2024 atau 2 bulan setelah dilantik menjadi Wamenaker.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Noel juga menyampaikan permohonan maafnya kepada sejumlah pihak. Noel juga membantah telah di-OTT KPK. Dia juga menyebut kasus yang menjeratnya bukanlah terkait pemerasan.
Noel berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto usai dijerat sebagai tersangka oleh KPK.
Kini, Noel telah diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenaker.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar