Search This Blog

Pimpinan Komisi II Minta Kemendagri Susun Blue Print Batas Wilayah RI

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
Pimpinan Komisi II Minta Kemendagri Susun Blue Print Batas Wilayah RI
Jun 18th 2025, 14:51 by kumparanNEWS

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin memimpin rapat kerja dan RDP dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin memimpin rapat kerja dan RDP dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy meminta Kemendagri segera menyusun peta besar atau blueprint batas wilayah administratif di seluruh Indonesia.

Usulan ini disampaikan menyusul polemik sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah sudah memutuskan 4 pulau itu masuk wilayah Aceh.

"Memang ini sudah agenda yang sudah kita amanatkan kepada Kemendagri agar mempersiapkan map blueprint dari batas-batas geospasial ataupun juga perbatasan-perbatasan dengan negara ataupun daerah lain," kata Dede saat dihubungi, Rabu (18/6).

"Yang tujuannya adalah untuk mengetahui mana yang harus menjadi undang-undang atau apa yang perlu dilakukan dalam undang-undang," tegasnya.

Suasana rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Suasana rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Ia memastikan, Komisi II akan menindaklanjuti persoalan ini dengan memanggil Kemendagri usai masa reses yang berakhir pada 23 Juni 2025.

"Jadi pastinya nanti setelah reses ini akan jadi hal yang akan kita tekankan kepada Kementerian Negeri," katanya.

Adapun mengenai sistem pengarsipan batas wilayah di Kemendagri menurut Dede, memang perlu dievaluasi.

Sebab banyak laporan batas daerah yang statusnya belum jelas, karena metode pemetaan di masa lalu belum secanggih sekarang.

"Kalau kita berbicara soal apakah sistem pengarsipan di Kemendagri itu perlu ditinjau, perlu diperbaiki, ya menurut saya memang banyak saat ini laporan-laporan mengenai tapal batas yang mungkin sampai saat ini belum jelas statusnya. Di beberapa daerah-daerah ada seperti itu ya," kata Dede.

"Dan itu disebabkan dengan sebetulnya dengan mekanisme pengukuran zaman dulu dengan pengukuran zaman sekarang. Artinya kalau zaman dulu itu belum menggunakan satelit atau alat-alat canggih sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah menggunakan alat canggih sehingga kadang-kadang ada titik-titik yang bergeser," jelasnya.

Media files:
01jn2zqyv17yx4p7jphqd4vjt4.jpg image/jpeg,
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar