Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan
Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara tidak sulit diselesaikan.
4 pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek
"Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin (16/6).
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera mengambil keputusan terkait status administratif pulau-pulau tersebut.
"Jadi tentu presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini," ucap dia.
Hasan menjelaskan bahwa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan atas wilayah berada di tangan pemerintah pusat, bukan daerah.
Peta 4 Pulau di antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Foto: Kemendagri
"Kalau dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi," katanya.
Menurut Hasan, yang sedang dipersoalkan saat ini bukanlah soal kedaulatan, melainkan soal administratif. Ia menekankan bahwa pengelolaan wilayah, termasuk pulau-pulau, adalah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu.
"Jadi kita tidak bicara soal kedaulatan. Karena kedaulatan itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar