Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) menerima berkas pembahasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan alokasi anggaran besar-besaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan dalam RAPBN tahun 2026.
Bendahara negara itu menyampaikan, pemerintah akan terus memperkuat sektor pendidikan nasional dengan membenahi berbagai aspek. Mulai dari peningkatan sarana dan prasarana, penguatan pendidikan vokasi, hingga peningkatan kualitas tenaga pengajar.
Program-program unggulan ini ditujukan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha serta memperluas akses pendidikan hingga ke pelosok negeri.
"Pada tahun 2026, anggaran pendidikan dialokasikan antara Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5).
Tak hanya sektor pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan belanja besar untuk mendukung sistem kesehatan nasional. Fokus utama diarahkan pada penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani biaya tinggi.
Selain itu, dana kesehatan juga akan digunakan untuk menurunkan angka stunting, mengatasi penyakit menular, dan meningkatkan akses pemeriksaan kesehatan gratis.
"Anggaran kesehatan untuk tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun," ungkapnya.
Sehingga, jika ditotal anggaran yang disiapkan untuk pendidikan dan kesehatan mencapai Rp 908-989 triliun untuk tahun depan.
Di luar dua sektor tersebut, pemerintah juga melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah. Program ini tidak hanya menargetkan peningkatan gizi generasi muda, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dan komunitas setempat.
Pada 2026, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dan akan dijalankan melalui sekitar 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar