Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berfoto bersama sejumlah warga penerima ijazah usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/5/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan sebanyak 371 ijazah yang tertahan, dalam program pemutihan ijazah tahap kedua, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Balai Kota, Jumat (2/5).
Program ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk menjamin hak pendidikan seluruh warga, terutama mereka yang terhambat karena persoalan biaya.
"Total sudah ada 488 siswa yang menerima program pemutihan ijazah senilai Rp 1,69 miliar. Tadi saya menanyakan kepada mereka, ada yang ijazahnya tertahan selama tiga tahun hingga lima tahun karena belum melunasi biaya. Intinya, ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu," ujar Pramono dalam keterangan tertulis Dinas Kominfotik DKI Jakarta. Ia menjadi pemimpin upacara saat peringatan Hardiknas 2025.
Sejumlah warga mengantre dengan membawa ijazah usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/5/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO
Pram menegaskan, ijazah adalah hak sipil setiap anak dan tidak boleh tertahan karena alasan ekonomi. Program pemutihan ijazah ini merupakan salah satu realisasi dari quick wins 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
"Pemerintah harus hadir dalam menangani masalah tersebut agar para siswa dapat segera mendapatkan ijazah yang sangat dibutuhkan bagi masa depan mereka. Saya mengapresiasi Baznas Bazis yang telah membantu bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta," ucap Pram.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berfoto bersama sejumlah warga penerima ijazah usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/5/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO
Dalam upacara tersebut, Pram juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Hardiknas sebagai momentum meningkatkan komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam layanan pendidikan.
"Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan," papar Pram.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pidato saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/5/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO
Ke depan, ia berencana memperluas akses pendidikan dan literasi melalui perpanjangan jam operasional taman, museum, dan perpustakaan hingga malam hari.
"Dari yang sebelumnya hanya buka sampai pukul 17.00 WIB, nantinya akan dibuka hingga malam hari, mungkin pukul 22.00 atau 23.00 WIB," ujar Pram.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar