Demo ribuan driver ojol di Gedung DPRD Sumsel. Foto : Abdullah Toriq/Urban Id
Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan mengaku meski aksi mogok yang dilakukan ribuan ojek online (ojol) telah disepakati bersama oleh berbagai paguyuban dan organisasi ojol secara nasional dengan mematikan aplikasi dan tidak mengambil orderan . Namun dirinya menyadari masih ada pengemudi yang tetap menerima orderan.
"Mereka yang tidak bergabung dalam barisan demonstrasi dan memilih masih menerima orderan penumpang dinilai tidak sadar akan perjuangan yang ada,"kata dia di halaman DPRD Sumsel, Selasa (20/5/2025).
Bahkan dirinya menegaskan bagi ojol di Palembang yang tidak ikut dalam barisan aksi atau masih 'on bid' merupakan pengkhianat. Meski begitu pihaknya tidak melakukan tindakan yang merugikan seperti sweeping.
"Kami tidak akan melakukan sweeping. Tapi kami garis bawahi, mereka yang masih 'on bid' adalah pengkhianat,"tegas dia.
Ia menjelaskan aksi ini merupakan bentuk solidaritas nasional untuk memperjuangkan hak para pengemudi yang selama ini dianggap sebagai mitra, namun minim perlindungan.
"Hari ini kami memilih berkumpul meski panas, lapar, dan lelah. Kami tidak akan mundur sedikit pun demi keadilan," jelas dia.
Menurut dia, aksi ini bentuk tekanan kepada pemerintah agar lebih serius melindungi para pengemudi ojol. Ia menegaskan bahwa pengemudi ojol adalah bagian penting dari perekonomian Indonesia yang harus dihargai dan diperhatikan.
"Jika kami tidak bergerak, kami akan terus diinjak. Ojol bukan hanya angka di aplikasi, tetapi kekuatan nyata yang mendukung ekonomi bangsa," tegasnya.
Tak lupa ia juga meminta maaf kepada masyarakat Palembang atas dampak yang ditimbulkan oleh aksi tersebut, seperti sulitnya mendapatkan layanan ojol atau kemacetan di beberapa titik.
"Kami mohon maaf jika aktivitas terganggu. Ini bukan mogok kerja, tapi seruan perubahan untuk masa depan yang lebih baik," ungkap Asrul.
Untuk diketahui ribuan driver Ojek Online (Ojol) serempak mematikan aplikasi saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumsel pada Selasa, 20 Mei 2025.
Para ojol menuntut antara lain, menerbitkan UU mengenai ojek online dan kejelasan status kemitraan, terbitkan UU mengenai upah standar driver ojek online, potongan aplikasi sebesar 10 persen untuk semua aplikator dan terakhir, menghukum aplikator yang tidak memenuhi standar hukum tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar