Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto di Kompleks Parlemen RI, Selasa (27/5/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang Bimo Wijayanto, mengaku diminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mempelajari sistem Coretax dalam seminggu melalui one on one dengan jajaran internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Belum, saya one on one belum selesai. Itu butuh seminggulah one-on-one untuk Cortex," ujar Bimo di Kompleks Parlemen RI, Selasa (27/5).
Coretax, sistem informasi inti perpajakan yang digadang-gadang menjadi tulang punggung reformasi administrasi pajak, sebelumnya dijadwalkan rampung pada Juli tahun ini. Namun, Bimo menyebut belum mendapat pembaruan informasi secara lengkap mengenai hal tersebut karena pertemuan internal masih berjalan.
"Belum, saya belum selesai one-on-one. Tapi paling tidak kita memanfaatkan kesempatan retention period sampai Desember," ungkapnya.
Dalam masa transisi kepemimpinan ini, Bimo mengaku tengah memetakan seluruh isu strategis yang masih tertunda, sebagai bagian dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menegaskan akan memanfaatkan periode retensi sistem hingga Desember untuk mengevaluasi secara menyeluruh berbagai hal yang perlu dibenahi demi mendorong kinerja institusi.
"Tapi masalahnya kan memang kita terbatas pada saat ini masih retention period. Jadi tunggu aja. Nanti saya diminta oleh Ibu, satu bulan ini untuk betul-betul mapping semua pending matters, strategic issues," katanya.
Bimo juga berencana menggelar press briefing tematik dalam waktu dekat, termasuk membahas perkembangan Coretax dan kebijakan strategis lainnya. Ia menekankan, seluruh langkah yang diambil akan berada dalam koridor arahan Menteri Keuangan dan hasil konsultasi dengan Presiden.
"Kemudian nanti akan saya adakan press briefing yang lengkap, tematik gitu ya. Apakah itu temanya yang seperti Cortex atau mungkin policies-policies yang strategis yang tentu merupakan arahan dari Ibu menkeu, persetujuan Ibu menkeu dan juga dari konsultasi kami kepada Presiden untuk setidaknya tiga hal. Kata kuncinya integrity."
Bimo dilantik menjadi Dirjen Pajak pada 23 Mei 2025 menggantikan Suryo Utomo. Sebelumnya, Bimo mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen.
"Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka (Djaka Budhi Utama)," ujar Bimo usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta.
Dia menjelaskan, Presiden juga memberikan mandat untuk mengejar target penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu juga untuk menyempurnakan sistem perpajakan, Coretax.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar