Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran kementerian dan lembaga hingga Rp 360 triliun, termasuk transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi jika efisiensi anggaran tidak dialokasikan ke sektor yang memiliki multiplier effect tinggi. Direktur Big Data Indef, Eko Listiyanto, menekankan pentingnya penggunaan anggaran untuk penciptaan lapangan kerja dan produktivitas, bukan sekadar pemotongan perjalanan dinas yang tidak berdampak signifikan. Anggota Komisi II DPR RI tidak mempermasalahkan pemangkasan dana bantuan partai politik (Banpol) sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, menyebut kebijakan ini berlaku di hampir semua kementerian dan bertujuan menekan pengeluaran yang tidak mendesak. Anggota Komisi II dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan efisiensi anggaran ini bertujuan memprioritaskan program penting, seperti program makan gratis. Ia juga menegaskan bahwa partai politik harus menerima kebijakan ini karena kepentingan rakyat lebih utama dibanding kepentingan internal partai. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Kemendagri melakukan efisiensi anggaran sebesar 57,46%, memangkas Rp 2,75 triliun dari total pagu Rp 4,79 triliun. Salah satu pemangkasan terjadi pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), dari Rp 234 miliar menjadi Rp 209 miliar, sebagian besar terkait dana bantuan partai politik. Doli menegaskan bahwa partai politik harus menerima keputusan ini dengan lapang dada, karena kepentingan rakyat harus didahulukan. Jika ada pilihan antara kepentingan rakyat atau partai, ia menegaskan bahwa DPR akan memilih kepentingan rakyat. 📸: Dok. kumparan/Fadhil Pramudya, Antara, Kementan RI. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus#anggarandipangkas#news#videonews#anggaran#efisiensi#kebijakan#ekonomi#prabowo#makanbergizigratis#bicarafaktalewatberita#kumparan
Pemerintah mulai menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada operasional kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengurangi penggunaan listrik dan AC, bahkan mematikan lampu di beberapa area kantor untuk menyesuaikan dengan pemangkasan anggaran 52,5 persen. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menerapkan langkah serupa dengan membatasi penggunaan lift dan air, serta menerapkan flexible working arrangement agar konsumsi energi berkurang. Selain itu, program restrukturisasi mesin di Kemenperin terpaksa ditunda, sementara insentif untuk industri, seperti revisi aturan impor dan pajak mobil hybrid, tetap dipertahankan demi pertumbuhan industri dalam negeri. Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengalami pemotongan anggaran Rp 812 miliar tetap berfokus pada program prioritas seperti Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan UMKM Bisa Ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa efisiensi ini tidak mengganggu operasional kementerian. Kebijakan penghematan sebesar Rp 306,69 triliun ini didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan Rp 256,1 triliun berasal dari efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah. Meski beberapa program ditunda, pemerintah berupaya memastikan bahwa sektor industri dan perdagangan tetap berjalan dengan optimal. 📸: Dok. kumparan/Ave Airiza. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus#anggarandipangkas#bisnis#svl#anggaran#efisiensi#kebijakan#ekonomi#prabowo#makanbergizigratis#bicarafaktalewatberita#kumparan
Pemerintah melakukan efisiensi anggaran lebih dari Rp 300 triliun, dengan pemangkasan terbesar di belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256 triliun dan Rp 50 triliun dari transfer ke daerah. Salah satu kementerian yang terdampak adalah Kementerian Kesehatan, yang mengalami pemangkasan Rp 19 triliun atau sekitar 18 persen. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa perjalanan dinas dan berbagai kegiatan seremonial akan dikurangi hingga 50 persen, bahkan menyarankan pejabat eselon I dan menteri untuk terbang dengan kelas ekonomi. Presiden Prabowo menandatangani Inpres untuk memastikan efisiensi ini mendukung program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain Kemenkes, pemangkasan anggaran juga berdampak pada berbagai sektor lain, seperti restrukturisasi mesin di Kemenperin, penyelenggaraan Haji 2025, dan program beasiswa Kemenag. Bahkan, Kemenkeu membatalkan penawaran beasiswa bagi pegawainya sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. Meski begitu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak akan memengaruhi gaji serta tunjangan honorer di instansinya. #focus#anggarandipangkas#news#svl#anggaran#efisiensi#kebijakan#ekonomi#prabowo#makanbergizigratis#bisnis#bicarafaktalewatberita#kumparan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar