Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menyoroti peristiwa polisi tembak polisi hingga tewas di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
Dalam kasus ini, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshar tewas usai ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, di parkiran markas Polres pada Jumat (22/11) dini hari.
Menurut Ketua PBHI Julius Ibrani insiden ini menjadi catatan kelam panjang pejuang lingkungan hidup. Sebab, ia juga menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa selama ini terdapat keterlibatan oknum Polri dalam kegiatan tambang ilegal maupun legal.
"Dengan adanya penembakan dalam kasus ini mengkonfirmasi bahwa kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap adanya keterlibatan polisi dalam membekingi aktivitas pertambangan di Sumatera Barat baik legal maupun ilegal, patut diduga keras benar adanya," kata Julis dalam keterangannya.
Selain itu, Julis juga menyoroti tentang penggunaan senjata api yang digunakan Dadang. Menurutnya, tindakan Dadang menimbulkan kecurigaan bahwa institusi Polri punya budaya kekerasan.
"Penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap rekannya ini juga menguatkan bahwa kultur kekerasan di tubuh Polri juga benar adanya dan sudah menjadi hal lumrah dilakukan," kata dia.
"Bahkan patut dicurigai bahwa penembakan tersebut juga atas instruksi dari orang-orang yang telibat dalam praktik-praktik kejahatan lingkungan (pertambangan)," jelasnya.
Untuk itu, kata Julius, PBHI menuntut agara Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan atensi khusus dalam kasus ini.
Selain itu, menuntut agar Kapolda Sumbar Irjen Suharyono karena dinilai tidak mampu membina tubuh Polri di Sumbar.
AKP Dadang menembak mati AKP Ulil setelah adanya penangkapan terhadap pelaku tambang ilegal galian C. Dadang diduga tidak terima dengan penangkapan yang dipimpin oleh Ulil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar