Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memisahkan Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Anggarannya sudah masuk di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 sebanyak Rp 53 triliun.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo, mengatakan pembentukan Kementerian Perumahan masih sebatas wacana. Menurutnya, wacana ini muncul sebagai bagian dari upaya Prabowo untuk merealisasikan program prioritas dalam Asta Cita, yakni membangun hunian berkualitas yang terjangkau dan bersanitasi baik.
"Salah satu program prioritas dalam Asta Cita adalah membangun hunian berkualitas yang terjangkau dan bersanitasi baik," kata Drajad yang pernah menjadi Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran kepada kumparan, Minggu (1/9).
Drajad mengungkapkan Prabowo menargetkan pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua kepemimpinannya.
Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (landed house), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa) di tahun ketiga kepemimpinannya.
"Mengingat target tersebut memang cukup berat, agar lebih fokus dalam usaha mencapainya, sebagian teman mewacanakan perumahan ditangani tersendiri. Tapi wacana tersebut masih sangat awal. Belum tahu apakah akan dijalankan atau tidak," ungkap Drajad.
Meski begitu, Dradjad menyebut pembentukan Kementerian Perumahan sangat bergantung pada kondisi fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, Drajad enggan menjelaskan lebih detail apakah pembentukan Kementerian Perumahan bakal dibahas dalam APBN Perubahan (APBNP).
Menhan Prabowo Subianto meninggalkan ruang sidang tahunan MPR, DPR, DPR RI 2024 untuk melaksanakan shalat Jumat, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran ingin fokus mengembangkan sektor usaha perumahan.
"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ucap Hashim dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Dengan demikian, Hashim memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah. Kementerian PU nantinya hanya akan fokus terkait infrastruktur.
Adik Prabowo itu menyebutkan dirinya sudah ditunjuk sebagai Kepala Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan.Tugasnya adalah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait kebijakan tersebut.
"Sejak 4 bulan lalu, saya ditunjuk Pak Prabowo sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran. Kami mengundang dan mengajak beberapa faktor dan lembaga terkait, termasuk BTN, termasuk direksi Perumnas, SMF, dan lain-lain," jelasnya.
Hashim juga mengajak asosiasi Real Estate Indonesia (REI) untuk berdiskusi secara intensif terkait program perumahan. Pasalnya, Prabowo menargetkan pembangunan 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.
"Dalam program sementara Pak Prabowo setujui, kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan, 1 juta unit apartemen di kota setiap tahun," ungkapnya.
Hashim menegaskan bahwa proyek perumahaan tersebut akan dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDES. Hal ini, menurutnya, bertujuan untuk menciptakan kelas menengah baru yang saat ini berkurang 9 juta orang.ijakan tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar