Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku tidak terpikirkan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) diretas ransomware dan berdampak luas. Ia juga bercerita ketika data-data belum dipusatkan di PDN seperti saat ini.
"Memang dulu pusat data itu dia dianggap bahwa komunitas-komunitas, lembaga kita itu, itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi Pusat Data Nasional," kata Ma'ruf di Kabupaten Malang, Jumat (28/6).
Ia tidak menyangka peretasan ini berdampak pada data-data yang ada di dalamnya. Apalagi, layanan seperti keimigrasian juga sempat terserang cukup parah pada 20 Juni lalu.
"Ternyata ketika dipusatkan, tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi ini belum, tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya, ya," ujarnya.
Sehingga ketika muncul desakan agar Menkominfo Budi Arie mundur dari jabatannya, Ma'ruf mengatakan hal itu merupakan urusan Jokowi sebagai presiden.
"Tetapi bahwa persoalan ini kita harus kita dalami. Pertama, kita pulihkan dulu, kan, situasinya, baru kita cari sebabnya siapa yang harus disalahkan itu nanti, nanti," tuturnya.
"Mengenai ganti menteri itu urusannya hak prerogatif Presiden," pungkasnya.
Suasana rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo dan BSSN, Kamis (27/6/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Kata Menkominfo
Menkominfo, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan ada ratusan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang terdampak serangan ini.
"Instansi pengguna yang terganggu layanannya itu Kementerian/Lembaga itu ada 30, Provinsi ada 15, Kabupaten ada 148, dan Kota ada 48. Total ada 239 Kementerian, Lembaga, dan Daerah yang terdampak," kata Budi Arie di Rapat Kerja Kominfo dan BSSN bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).
Menurut Ketum Projo itu, ada 43 kementerian, lembaga, instansi yang tidak terdampak serangan siber tersebut.
Menurut Budi Arie, penyerang Pusat Data Nasional Sementara ini meminta tebusan sebesar USD 8 juta sekitar Rp 131 miliar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar