Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau fasilitas Reservoir IKN yang akan menyalurkan tap water ke KIPP IKN, Senin (6/5/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ditunjuk menjadi Plt Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), menetapkan beberapa fokus tugas yang akan dijalankan, salah satunya pembentukan embrio Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN, pengganti OIKN.
Basuki menggantikan posisi Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya. Posisi Wakil Kepala OIKN ditempati Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, menggantikan Dhony Rahajoe.
Dia menjelaskan, tugasnya bersama Raja Juli sama seperti tugas kepala dan wakil kepala definitif, sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan.
"Fokus tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program, karena kita yakin bahwa otorita sedang membuat program-program dalam pembangunan IKN ini," kata Basuki saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/6).
Salah satu tugas Basuki sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) IKN yakni mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN. Sebab, begitu Peraturan Presiden (Perpres) IKN diterbitkan Presiden Jokowi, maka harus ada embrio Pemdasus IKN.
Basuki menuturkan Otorita IKN tidak akan serta merta digantikan oleh Pemdasus, karena masih harus dipersiapkan oleh Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"IKN tidak serta merta menjadi Pemdasus, karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin satgas bersama dengan atau task force bersama dengan Kemendagri," jelas Basuki.
Basuki bersama Raja Juli akan mempercepat pelaksanaan program di IKN sesuai dengan urban desain berdasarkan hasil sayembara pengembangan pembangunan IKN dan konsep negara Nusa Rimba.
Basuki menjelaskan fokus utama pelaksanaan program di IKN adalah masalah tanah dan investasi. Ia memastikan akan segera memutuskan apakah status tanah di IKN akan dijual, disewa, atau melalui KPPU. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya.
"Kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka juga akan lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai plt kepala dan wakil kepala IKN ini," tutur Basuki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar