Jun 27th 2024, 22:53, by Muhammad Luthfi Humam, kumparanNEWS
Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers persiapan World Water Forum ke-10 di BNDCC 2, Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
Menkominfo Budi Arie mengeklaim bahwa pihaknya menyediakan fasilitas back up kepada tenant yabg digunakan oleh kementerian/lembaga atau instansi daerah di pusat data sementara (PDS). Namun, tak semua instansi melakukan back up.
"Pada intinya kami sediakan fasilitasnya, jadi antara fasilitas backup datanya ada, PDNS 1 dan 2 menyediakan itu," kata Budi Arie di rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kamis (27/6).
"PDNS satu dan dua dan cold site di Batam itu Sudah menyediakan fasilitasnya. Jadi Sifat back up itu ada dua," sambungnya.
"Dan kami terus mendorong para tenant atau pengguna untuk back up. Namun kebijakan itu kembali kepada tenant, ini bukan menyalahkan tenant, ini harus jadi evaluasi kita bersama," sambungnya.
Ketum Projo itu mengungkapkan kendala dari kementerian/lembaga tidak melakukan back up itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Misalnya, keterbatasan anggaran atau sulit menjelaskan kepada lembaga audit.
"Makanya kalau ditanya kenapa cuma 44 daerah yang bisa cepat recovery atau boleh karena mereka memiliki back up," pungkasnya.
Sementara itu, di rapat tersebut, Budi menyebut imbas serangan ransomware itu menyebabkan gangguan kepada 239 kementerian/lembaga/instansi daerah. Beberapa layanan publik juga mengalami gangguan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar