PT Pelindo Terminal Petikemas, pengelola Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak, buka suara terkait arahan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian 26.415 kontainer yang tertahan imbas aturan impor.
Sebanyak 26.415 kontainer menumpuk, yakni 17.304 kontainer di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejak 10 Maret 2024.
Per hari ini, Sabtu (18/5), Menko Perekonomian Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mulai melepas kontainer yang tertahan tersebut di JICT, seiring penerbitan aturan impor baru Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Permendag 36 Tahun 2023.
Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas, M. Adji, mengatakan operasional di kedua pelabuhan masih dalam kondisi yang aman meski ada penumpukan kontainer. Dalam kondisi normal, indikator yard occupancy ratio (YOR) sebuah pelabuhan di bawah 65 persen.
Adji mencontohkan operasional pelabuhan yang padat biasanya ketika libur panjang seperti hari raya Idul fitri, indikator YOR bisa mencapai 90 persen. Sementara saat ini, YOR JICT berkisar 45-50 persen dan Tanjung Perak di 45 persen.
"Kami bersyukur kalau ini sudah solusi dan segera dikeluarkan, otomatis tidak akan ada penumpukan baru, kalau dibiarkan lama tentu cepat atau lambat terjadi semakin banyak dan itu padat," ujarnya saat ditemui kumparan di JICT, Sabtu (18/5).
Dia memastikan, Pelindo menaati imbauan pemerintah agar segera menyelesaikan tertahannya 26.415 kontainer dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan.
"Pelindo salah satu bagian dari ekosistem kemaritiman tentu kita siap untuk bekerja sama, karena ini bukan masalah satu pihak saja, ini masalahnya saling berkaitan jadi kami siap untuk menjadikan ini setelah keputusan baru ini segala sesuatunya lebih lancar," tutur Adji.
Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas, M. Adji, dan Presiden Direktur JICT, Ade Hartono, Sabtu (18/5/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
Sementara itu, Presiden Direktur JICT Tanjung Priok, Ade Hartono, menjelaskan secara fungsi pihaknya melakukan kegiatan bongkar muat di terminal, sementara fungsi administrasi merupakan tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
"Ketika custom-nya sudah clearance itu kami baru bekerja secara sistem online. Kami sudah punya sistem online ketika semua administrasi pemilik barang selesai, kami bisa secara otomatis kami bisa tarik datanya," jelasnya.
Ade mengatakan, seluruh sistem administrasi tersebut biasanya selesai tidak sampai 1 hari. Dengan sistem tersebut, karyawan di pelabuhan bekerja penuh selama 24 jam dalam seminggu.
"Kita di sini bekerja 24 jam per 7 (seminggu), jadi kita satu tahun hanya libur sekitar 6 shift itu pun di Idul fitri dan Idul adha untuk kesempatan salat, di luar libur hari raya kita kerja terus full 24 jam sepanjang tahun," ungkapnya.
Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar karyawan yang bekerja di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak bekerja 24 jam untuk menyelesaikan kontainer tertahan.
"Supaya semua kerja 24 jam mengeluarkan barang 17 ribu sampai barang ini selesai. Jadi walaupun ini hari Minggu, walaupun nanti ada libur, arahan Bapak Presiden barang ini supaya segera dapat dikeluarkan," ujarnya saat konferensi pers.
Airlangga mengatakan, tak hanya operator pelabuhan dalam hal ini PT Pelindo (Persero) yang perlu bekerja keras, namun juga pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Sucofindo, hingga Surveyor Indonesia.
"Saya juga meminta kepada seluruh jajaran dari pelabuhan, Bea Cukai yang ada di pelabuhan, kemudian Dirut layanan industri Sucofindo, layanan Surveyor Indonesia, pimpinan JICT, untuk bekerja seperti kapal. Saturday, Sunday, holiday included," tegas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar