Oct 6th 2023, 19:41, by Fachrul Irwinsyah, kumparanNEWS
Menko Polhukam Mahfud MD saat di University Club UGM, Jumat (6/10/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jumlah tenaga honorer di Indonesia mencapai jutaan karena banyak merupakan bawaan kepala daerah. Tak hanya anak dan kerabat, tetapi ada pula tim sukses yang dijadikan honorer.
"Sekarang justru tenaga honorer itu jutaan karena setiap kepala daerah yang baru itu membawa tim suksesnya jadi tenaga honorer. Itu ada anak, ponakannya, anaknya dititip ke sana semua sehingga pemerintah jadi kewalahan," kata Mahfud saat mengisi kuliah umum di kuliah umum di University Club UGM, Jumat (6/10).
Ada pula ditemui tenaga honorer yang tidak ikut tes tapi tiba-tiba diberi jatah ASN.
"Ya, itu fakta ya ada orang bawa tenaga honorer ndak ikut tes lalu tiba-tiba diberi jatah ASN," jelasnya.
Mahfud bercerita dahulu saat kampanye, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkampanye semua tenaga honorer yang ada di Indonesia akan diangkat menjadi PNS.
"Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkatlah 870 ribu orang honorer langsung menjadi PNS, masih ada sisa kalau ndak salah 50 ribu orang itu masih suruh memenuhi syarat apa gitu," katanya.
Dengan pengangkatan ini maka jumlah honorer berkurang jauh. Lanjutnya, dahulu juga telah ada kebijakan tidak boleh ada tenaga honorer. Semua yang bekerja di kantor pemerintah harus PNS.
Namun, ternyata saat ini banyak kepala daerah yang justru terus mengangkat tenaga honorer.
"Sekarang setiap bupati baru, gubernur baru, tetap ngangkat terus tidak bisa dibendung sehingga jumlahnya jadi jutaan sehingga pemerintah sekarang jadi goyang gimana menyelesaikannya. Diselesaikan sekarang muncul lagi di sini, sudah dilarang masih muncul lagi," katanya.
Sementara tidak bisa juga diberlakukan kebijakan keras dengan menganggap jutaan tenaga honorer tidak ada. Bagaimanapun para tenaga honorer ini juga manusia. Beberapa juga ada yang digaji hanya Rp 300 ribu.
"Ini manusia. Belum lagi gaji tenaga honorer itu macam-macam ada yang hanya Rp 300 ribu," katanya.
Diakui Mahfud, pemerintah sering kecolongan. Tahu-tahu sudah ada bupati yang mengangkat tenaga honorer.
"Kadang kala kita kan kecolongan, tahu-tahu sudah ada di depan meja, nih sudah ASN bupati yang mengangkat dulu, periode yang lalu. Bupati sudah berhenti. Tinggalan masa lalu harus selesaikan, terus begitu terus," ujarnya.
"Sehingga baru-baru ini kita membuat pembaharuan undang-undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar