Jun 24th 2023, 21:40, by Sinar Utami, kumparanBISNIS
Bacapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, bertemu dengan Tim Kecil Koalisi Perubahan di Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Calon Presiden, Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah terkait izin ekspor pasir laut. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak konsisten dengan upaya pemerintah dalam merespons krisis iklim.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat dari berbagai golongan dalam menangani iklim.
"Kalau kemudian yang muncul kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka jadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini. ini yang kami maksud kita punya kebijakan-kebijakan yang konsisten" -Anies Baswedan dalam sambutan video di acara FPCI di Djakarta Theater, Sabtu (24/6)-
Dengan demikian, menurutnya saat ini rakyat membutuhkan solusi krisis iklim yang tidak berpihak dan bukan menjadikannya sebagai kepentingan komersial.
"Bukan malah menjadikan ini menjadi pintu masuk kepentingan komersial, kepentingan-kepentingan parsial tapi justru ini menghadirkan solusi yang terasa seluruh masyarakat," tambah Anies.
Kebijakan sebaiknya tidak hanya fokus pada satu aspek yang biasanya sering kita jadikan aspek paling utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi.
Menurutnya, selain pertumbuhan ekonomi, sebuah kebijakan terkait krisis iklim ini juga harus berorientasi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Luhut Bantah Ekspor Pasir Laut Muluskan Investasi Singapura
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di Djakarta Theater, Sabtu (24/6/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah isu ekspor pasir laut untuk memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Baca baik-baik. Belum ada itu bicara ekspor. Enggak ada urusannya ke situ. Baca PP-nya baik-baik," kata Luhut kepada awak media di kantornya, Jumat (23/6).
Luhut menjelaskan, sampai saat ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) masih melarang ekspor sedimentasi laut. Mengingat, masih belum ada aturan turunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kalau ekspor dilakukan itu adalah pendalaman alur. Jadi, sendimennya itu yang digunakan, dan itu diaudit BPKP. Sekarang kita prioritaskan reklamasi di tempat kita sendiri," terang dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar