Menaker Desak DPR Tuntaskan RUU PPRT yang Sudah 19 Tahun Mandek: Ini Urgent

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Menaker Desak DPR Tuntaskan RUU PPRT yang Sudah 19 Tahun Mandek: Ini Urgent Feb 12th 2023, 11:11, by Salmah Muslimah, kumparanNEWS Menaker Ida Fauziyah di acara Festival Pesona Pujut Mandalika dan Temu Mitra Perluasan Kesempatan Kerja di Area Bazar International Tourism Development Center (ITDC) Sirkuit Mandalika, Sabtu, (11/2/2023). Foto: Kemnaker RI Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 19 tahun mandek. RUU PPRT ini adalah inisiatif dari DPR. "Pekerjaan rumah tangga ini adalah pekerjaan yang ada di dalam ruang private yang memungkinkan terjadi kerentanan terhadap para pekerja, sehingga mendesak bagi pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT ini menjadi Undang-undang tidak lagi ada R-nya," kata Ida kepada wartawan di acara pawai mendorong pengesahan RUU PPRT di acara car free day, Jakarta, Minggu (13/2). "Posisinya pemerintah benar-benar sudah siap, karena sudah didiskusikan. Kami tahu bahwa RUU PPRT masih menimbulkan ada yang menganggap masih belum urgent tetapi kami menganggap bahwa undang-undang ini urgent," sambungnya. Lebih lanjut, Ida menyebut pemerintah siap untuk mendiskusikan hal-hal yang masih terdapat perbedaan pandangan terkait RUU ini. Dia juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian terkait untuk berdiskusi bersama DPR. "Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama RUU ini segera menjadi RUU inisiatif DPR yang segera dibahas bersama oleh pemerintah," imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani sebelumnya mengatakan DPR harus melihat substansi yang dibahas terlebih dahulu dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait perlindungan pekerja rumah tangga dan PMI. "Pertama yang harus kita lihat adalah apa substansi yang akan dibahas. Kemudian bagaimana kemudian masukan dari masyarakat dan tentu saja internal pemerintah dan DPR terkait dengan RUU ini, bagaimana dan apa yang akan dilakukan," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (19/1). "Bagaimana efek negatif dan positifnya, siapa saja yang harus dilindungi, bagaimana kemudian UU ini menjadi satu payung hukum yang baik, bukan hanya buat PRT, tapi juga untuk PMI ke depan," lanjutnya. Media files: 01gs1rafs8hm555ganxg4t6d7k.jpg (image/jpeg)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.