Feb 4th 2023, 13:23, by Tim Balleo News, BalleoNEWS
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, foto: Yanti/BalleoNEWS
Ada beberapa agenda mendesak yang dalam waktu dekat harus segera diselesaikan oleh Kepala Daerah se-Tanah Papua. Yaitu mempersiapkan pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP di tingkat Provinsi dan juga DPRK untuk kabupaten dan kota.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengatakan, hal tersebut disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Kepala Daerah se-Tanah Papua, yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (3/2).
"Beberapa agenda mendesak yang harus segera diselesaikan, yaitu mempersiapkan pemilihan majelis rakyat papua yang harus diselesaikan bulan Mei. Karena bulan Juni, Mendagri akan melantik MRP di semua provinsi," ungkap Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad usai mengikuti Rakor Kepala Daerah se-Tanah Papua, Jumat malam (3/2).
Menteri Dalam Negeri memimpin Rakor Kepala Daerah se-Tanah Papua, yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (3/2)
Tidak hanya itu, kata Musa'ad, pihaknya juga harus mempersiapkan pengangkatan anggota DPRP di provinsi dan juga anggota DPRK di kabupaten dan kota. Katanya, hal ini perlu dilakukan karena pengangkatan anggota DPRP dan DPRK terpisah dari pemilihan umum. Terutama yang harus dipersiapkan adalah regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur.
"Kalau di provinsi induk yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, sudah ada Perdanya. Tapi di empat DOB, belum ada perdana. Makanya kita diminta untuk mempersiapkan Peraturan Gubernur terkait dengan tata cara pemilihan MRP, kemudian harus membentuk tim seleksi untuk DPRP yang diangkat dan juga tim seleksi untuk DPRK kabupaten dan kota yang diangkat," tegasnya.
Ditambahkan Pj Gubernur Papua Barat Daya, Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan beberapa aspek penting yang harus dilaksanakan oleh
Kepala Daerah se-Tanah Papua. Yaitu bagaimana untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama kaitannya dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang harus dibuat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar