Jun 24th 2023, 21:25, by Andreas Gerry Tuwo, kumparanNEWS
Ganjar Pranowo di Kompleks Istana Kepresidenan. Foto: Nadia Riso/kumparan
Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, menyinggung tentang pengelolaan sampah pada Net-Zero Summit 2023 pada Sabtu (24/6) di Jakarta.
Net-Zero Summit digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Menurut Ganjar masalah sampah harus menjadi perhatian dalam mengatasi perubahan iklim demi menjaga bumi.
"Saya kira ungkapan 'buanglah sampah pada tempatnya' jadi salah satu kampanye tertua di republik ini, tapi sampai sekarang sampah masih jadi salah satu persoalan paling besar di Indonesia," kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan, pengelolaannya sampah di Indonesia sampai sekarang wewenangnya masih ada pada pemerintah daerah terutama kabupaten kota. Itu pun, kata Ganjar, masih sekadar mengambil sampah lalu dipindahkan ke tempat pembuangan akhir atau TPA.
"Puncaknya, sampah-sampah itu akan dimusnahkan dengan cara dibakar," kata Ganjar.
"Harus kita akui sampai sekarang kita belum memiliki roadmap pengelolaan sampah," jelas dia.
Pada masa depan Ganjar berharap lebih banyak lagi komponen yang dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Pasalnya, pengelolaan sampah yang baik bisa terwujud dengan kerja sama banyak pihak baik pemerintah atau pribadi masing-masing.
"(Pengelolaan sampah) hal itu bisa kita atasi cuma dengan gotong royong, jangan saling menyalahkan tapi saling mengingatkan. Dan yang paling penting, semua hanya tentang kesadaran, karena sebenarnya kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang, tapi sedang meminjamnya dari anak cucu kita," tegas Ganjar.
Jun 24th 2023, 21:40, by Sinar Utami, kumparanBISNIS
Bacapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, bertemu dengan Tim Kecil Koalisi Perubahan di Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Calon Presiden, Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah terkait izin ekspor pasir laut. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak konsisten dengan upaya pemerintah dalam merespons krisis iklim.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat dari berbagai golongan dalam menangani iklim.
"Kalau kemudian yang muncul kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka jadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini. ini yang kami maksud kita punya kebijakan-kebijakan yang konsisten" -Anies Baswedan dalam sambutan video di acara FPCI di Djakarta Theater, Sabtu (24/6)-
Dengan demikian, menurutnya saat ini rakyat membutuhkan solusi krisis iklim yang tidak berpihak dan bukan menjadikannya sebagai kepentingan komersial.
"Bukan malah menjadikan ini menjadi pintu masuk kepentingan komersial, kepentingan-kepentingan parsial tapi justru ini menghadirkan solusi yang terasa seluruh masyarakat," tambah Anies.
Kebijakan sebaiknya tidak hanya fokus pada satu aspek yang biasanya sering kita jadikan aspek paling utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi.
Menurutnya, selain pertumbuhan ekonomi, sebuah kebijakan terkait krisis iklim ini juga harus berorientasi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Luhut Bantah Ekspor Pasir Laut Muluskan Investasi Singapura
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di Djakarta Theater, Sabtu (24/6/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah isu ekspor pasir laut untuk memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Baca baik-baik. Belum ada itu bicara ekspor. Enggak ada urusannya ke situ. Baca PP-nya baik-baik," kata Luhut kepada awak media di kantornya, Jumat (23/6).
Luhut menjelaskan, sampai saat ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) masih melarang ekspor sedimentasi laut. Mengingat, masih belum ada aturan turunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kalau ekspor dilakukan itu adalah pendalaman alur. Jadi, sendimennya itu yang digunakan, dan itu diaudit BPKP. Sekarang kita prioritaskan reklamasi di tempat kita sendiri," terang dia.
