Menko Pangan, Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rakornas Pengelolaan Sampah Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta pada Rabu (25/2/2026). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyoroti persoalan sampah yang kian hari semakin darurat. Menurutnya, salah satu solusi pengelolaan sampah adalah dengan menyelesaikan sampah dimulai dari sektor privat seperti restoran atau perkantoran.
"Kantor, perkantoran, harus bisa selesai di perkantoran itu dengan alat seperti apa yang diperlukan. Restoran-restoran sampah harus selesai di situ, tidak diangkut dibawa ke TPA untuk open dumping lagi," kata Zulhas saat memberikan sambutan di acara Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 di Balai Kartini, Jakarta pada Rabu (25/2).
"Hotel-hotel harus bisa selesai. Kampus-kampus harus bisa selesai di situ," lanjutnya.
Menurutnya, mengatasi persoalan sampah ini tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua pihak saja. Pemerintah maupun masyarakat harus bersinergi untuk mengelola sampah.
Ia mencontohkan, pengelolaan sampah rumah tangga dapat dimulai dari pemilahan sampah organik dan non-organik.
"Jadi harus selesai antara organik dan anorganik. Organik harus diolah, tidak lagi organik nanti dibawa lagi ke tempat lain, jadi menjadi tumpukan-tumpukan yang menjadi gunung-gunung yang tinggi," ungkapnya.
Operator mengoperasikan alat berat untuk memindahkan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (12/2/2026). Foto: Angga Palguna/Antara Foto
Di sisi lain, Zulhas menilai pentingnya pengelolaan sampah sebagai sumber energi baru. Oleh karena itu, ia meminta BRIN maupun Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mencari solusi pemanfaatan sampah jangka panjang.
"Perlu dukungan riset dari BRIN dan inovasi teknologi untuk mengatasi kedaruratan sampah. PSEL (pengelolaan sampah menjadi energi listrik) yang sudah mulai jalan tapi hanya efektif untuk kota-kota besar," kata dia.
Ketum PAN itu mengatakan, tak hanya dari pemerintah pusat, dukungan pengelolaan sampah juga harus didukung oleh pemerintah daerah.
"Pemerintah Daerah tentu harus memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk melakukan transformasi pengelolaan sampah melalui pembuatan regulasi, penyediaan sarana prasarana, edukasi, pendanaan, dan penegakan hukum," tutup dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar