Di tengah riuh rendah perdebatan global mengenai etika kecerdasan buatan (AI), sebuah tren menarik muncul dari lanskap korporasi Indonesia. Data terbaru dari survei tahunan Schneider Electric membawa kabar yang menyegarkan sekaligus menantang: 48 persen perusahaan di Indonesia kini memanfaatkan AI untuk mendukung ambisi keberlanjutan mereka.
Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah sinyal pergeseran paradigma. Jika beberapa tahun lalu keberlanjutan (sustainability) sering kali hanya menjadi jargon dalam laporan tahunan atau materi public relations, kini teknologi digital khususnya AI telah membawanya masuk ke ruang mesin operasional.
Temuan bahwa 45 persen perusahaan masih melihat fluktuasi harga energi sebagai risiko utama adalah konteks yang krusial. Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan strategi bertahan hidup. Di sinilah AI memainkan peran 'juru selamat' yang pragmatis.
Kemampuan AI untuk mengotomatisasi pengumpulan dan pelaporan data (49 persen) serta mengoptimalkan konsumsi energi (43 persen) menjawab salah satu hambatan terbesar dalam implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance): kompleksitas data. Perusahaan tidak lagi meraba-raba dalam gelap; mereka kini memiliki "mata" digital yang mampu melacak kebocoran energi atau inefisiensi operasional secara real-time. Ini adalah lompatan besar dari era pencatatan manual yang rentan kesalahan.
Namun, di balik optimisme teknologi ini, tersimpan sebuah ironi yang tajam yang disebut sebagai Green Impact Gap. Survei mencatat bahwa 97 persen perusahaan memiliki target keberlanjutan, namun kurang dari separuh yang telah mengambil langkah komprehensif untuk mencapainya.
Kesenjangan (gap) ini adalah "gajah di pelupuk mata". Ada diskoneksi antara ambisi di tingkat direksi dengan eksekusi di lapangan. Mengadopsi AI memang langkah maju, tetapi AI hanyalah alat (enabler), bukan solusi ajaib. Membeli perangkat lunak tercanggih tidak serta merta membuat perusahaan menjadi "hijau" jika tidak dibarengi dengan perubahan budaya kerja, transisi ke sumber energi terbarukan, dan perombakan rantai pasok.
Pemanfaatan Energi Terbarukan Panel Surya di Astra Daihatsu Motor Berkapasitas 3,2 MWp. Foto: Dok. Astra
Jika 97 persen punya target tapi realisasinya tertinggal jauh, kita perlu bertanya: apakah AI benar-benar digunakan untuk transformasi mendasar, atau sekadar untuk memoles laporan keberlanjutan agar terlihat lebih canggih?
Poin kritis lain yang tidak boleh diabaikan adalah jejak karbon dari AI itu sendiri. AI membutuhkan daya komputasi yang masif. Meningkatnya permintaan pada pusat data menuntut pasokan listrik yang tidak sedikit. Sangat menggembirakan melihat 37 persen pemimpin bisnis sudah menerapkan kebijakan Green IT, namun angka ini harus ditingkatkan seiring dengan adopsi AI yang meluas.
Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan: menggunakan AI yang boros energi untuk mencoba menghemat energi. Industri pusat data, yang dalam survei ini terlihat paling agresif dalam inovasi (51 persen), memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa infrastruktur di balik AI ini ditenagai oleh energi bersih.
Masa depan keberlanjutan korporasi di Indonesia terlihat menjanjikan dengan menurunnya hambatan regulasi dan ketersediaan teknologi. Namun, pekerjaan rumah terbesar kita adalah menutup Green Impact Gap tersebut.
AI harus dipandang sebagai akselerator, bukan tujuan akhir. Para pemimpin bisnis harus berani melangkah lebih jauh dari sekadar adopsi teknologi. Target keberlanjutan tidak boleh berhenti di atas kertas atau layar dashboard AI. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang mungkin tidak populer namun berdampak: mengganti mesin tua, beralih ke pemasok hijau, atau berinvestasi pada energi terbarukan secara langsung.
Tanpa aksi komprehensif, angka 48 persen adopsi AI ini hanya akan menjadi statistik digital yang canggih, sementara bumi tempat kita berpijak tetap memanas. Saatnya teknologi cerdas bertemu dengan kebijakan yang bijaksana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar