Kadinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberikan pelatihan ke petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelatihan itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak ada lagi kasus keracunan terhadap sejumlah siswa.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut bahwa ada sekitar kurang lebih 8 ribu petugas SPPG yang akan diberikan pelatihan tersebut.
"Kami melakukan pelatihan terhadap penanggung jawab dari SPPG-nya dan juga terhadap penjamah makanannya. Ada targetnya sekitar berapa orang yang dilatih, sekitar 8 ribu," ujar Ani kepada wartawan, di Lapangan Tanah Merah, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/10).
"Sekitar 8 ribu orang akan kami latih terus gitu, supaya bisa mengelola tata laksana di SPPG-nya masing-masing dengan lebih baik," jelas dia.
Ia menyebut, Pemprov DKI Jakarta juga akan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada SPPG di Jakarta. Sebab, dari total 180 SPPG di Jakarta, semuanya belum memiliki SLHS.
Untuk itu, kata Ani, pihaknya pun akan melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ulang demi memastikan penyajian MBG dapat lebih higienis.
"Jadi secara masif kita akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang. Sebetulnya dulu ketika awal dibangun kita sudah bikin, nanti kita akan melakukan inspeksi lagi," ucap dia.
"Lalu ada percepatan supaya mereka segera menyesuaikan dengan persyaratan SLHS, sehingga kita bisa menerbitkan SLHS-nya," terangnya.
Ani menekankan bahwa proses penerbitan SLHS tersebut ditargetkan rampung dalam dua pekan ke depan.
"Kalau semuanya lancar, proses ini ditargetkan selesai dua minggu, ya. Dua minggu ke depan," imbuh Ani.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan IKL dan pemberian pelatihan tersebut, semua SPPG di Jakarta pun kooperatif mendukung perbaikan program MBG.
"SPPG semuanya sudah kooperatif ya, semuanya sudah kooperatif, kita sudah berkomitmen lakukan inspeksi lalu mereka akan, kalau ada yang tidak sesuai, akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada," kata Ani.
"Supaya kami dapat memberikan sertifikat laik sehatnya secara cepat. Ini adalah proses percepatan dan sesudah itu akan ada pengawasan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar