Watak kemunafikan paling mendasar adalah mereka tidak melihat peristiwa dari sudut pandang kebenaran, tetapi dari kepentingan pribadi. Mereka takut kehilangan kenyamanan kekuasaan yang dianggap sebagai hak miliknya.
Ketakutan mereka bukan karena takut kehilangan harga diri, melainkan takut kehilangan kenyamanan dunia. Mereka memandang perjuangan sebagai risiko, bukan kehormatan.
Sifat yang digambarkan fenomena ini tidak berhenti pada kisah masa lalu. Ia hidup dan menampakkan diri secara terang dalam dinamika sosial-politik Indonesia hari ini. Di balik jargon moralitas dan etika publik, kita kerap menyaksikan praktik nyata dari mentalitas yang sama : bersukacita ketika kebenaran tergelincir, dan sibuk membenarkan kebatilan ketika itu menguntungkan diri atau kelompoknya.
Contoh paling nyata terlihat ketika sebuah tanggung jawab publik yang nyata-nyata gagal dan memakan korban jiwa tidak dijadikan momentum untuk introspeksi dan koreksi, melainkan justru ditutup-tutupi dan dibungkus dengan narasi pembelaan.
Kasus program nasional, yang menelan banyak korban di berbagai daerah karena lemahnya perencanaan dan pengawasan. Alih-alih menjadi bahan renungan dan penataan ulang kebijakan, sebagian pejabat justru berlomba menyusun kalimat pembelaan. Yang lebih ironis lagi, ada pejabat tinggi yang dengan enteng menyatakan bahwa jumlah korban "masih bisa diterima secara statistik" — seolah-olah nyawa manusia hanyalah angka dalam laporan birokrasi.
Pernyataan semacam ini adalah cermin kemunafikan yang sangat nyata. Ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang semestinya bertanggung jawab atas penderitaan rakyat, justru bersembunyi di balik logika teknokratis dan statistik dingin untuk menutupi kelalaiannya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan karakter kaum munafik: mereka tidak sedih atas musibah yang menimpa umat, bahkan merasa puas jika kegagalan itu dapat mereka putar menjadi alasan untuk meneguhkan posisi.
Ilustrasi korban musibah yang terjadi. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Kita juga melihat gejala serupa dalam kasus legalitas dokumen yang menyeret sejumlah pejabat dan elite. Di saat publik menuntut transparansi dan kejujuran—nilai dasar yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemegang kekuasaan—mereka yang terlibat justru memilih jalan berbelit: menghindari klarifikasi, mengaburkan fakta, bahkan menyerang balik pihak-pihak yang mengungkapkan kebenaran. Mereka tidak tampil dengan sikap ksatria untuk menunjukkan bukti otentik dan meluruskan masalah, melainkan justru memproduksi kebenaran palsu untuk menutupi kebohongan.
Fenomena ini bukan sekadar masalah moral individu, tetapi masalah serius bagi pendidikan masyarakat dan masa depan bangsa.
Ketika kekuasaan memberikan teladan bahwa kebohongan dapat dilegitimasi selama dilakukan dengan retorika yang baik, maka masyarakat — terutama generasi muda — akan kehilangan kompas etika. Mereka akan belajar bahwa yang penting bukanlah menjadi benar, tetapi terlihat benar; bukan membela kebenaran, tetapi merekayasa kebenaran.
Kondisi seperti ini sebagai kesombongan terhadap kebenaran yang merupakan ciri khas kaum munafik :
Mereka yang mestinya bertanggung jawab justru berdalih sebagai "penyelamat".
️Mereka yang seharusnya jujur justru memutarbalikkan fakta.
️Mereka yang seharusnya memimpin dengan keteladanan justru menormalisasi kebohongan.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana penyakit kemunafikan bukan sekadar tentang keyakinan, tetapi tentang cara berpikir dan bersikap terhadap kebenaran.
Ketika hati sudah condong pada kekuasaan dan kepentingan, maka kebenaran tidak lagi dicari, tetapi diatur agar sesuai dengan kepentingan itu. Pada titik inilah masyarakat kehilangan arah moralnya: kebenaran tidak lagi dipertahankan sebagai prinsip, tetapi dinegosiasikan sebagai strategi.
Dan inilah makna terdalam sikap mempertahankan kemunafikan :
"Kemunafikan bukan hanya tentang menolak kebenaran, tetapi tentang bersukacita ketika kebatilan menang, lalu menyebutnya sebagai kebenaran."
Jika kita membiarkan cara pandang ini menjadi norma, maka :
️Fitnah akan menjadi sistem.
️Kebohongan akan menjadi strategi.
️Kemunafikan akan menjadi budaya.
Hal bukan hanya peringatan bagi individu, tetapi juga bagi bangsa:
Tanpa keberanian untuk mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran, kehancuran akan dimulai dari puncak kekuasaan itu sendiri.
Dalam logika biasa, manusia menganggap bahwa peristiwa terjadi karena faktor-faktor eksternal: kekuatan politik, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, atau tindakan manusia lain. Dalam logika ke-Tuhanan, semua itu hanyalah perantara. Hakikatnya, segala sesuatu — termasuk musibah, rezeki, kemenangan, dan kekalahan — berada dalam kendali mutlak Tuhan.
Pemahaman seperti itu akan memutus ketergantungan eksistensial manusia dari dunia, lalu mengikat seluruh kepercayaannya kepada kehendak Tuhan YME.
Keyakinan ini bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah revolusi epistemologis — cara baru memahami realitas hidup.
Makna ini mengubah secara total relasi manusia dengan dunia:
Tidak lagi takut kehilangan jabatan, karena jabatan bukan pemberian manusia.
Tidak takut dihancurkan oleh kekuasaan, karena hidup dan mati tidak berada di tangan kekuasaan.
Tidak takut gagal, karena ukuran keberhasilan bukan ditentukan oleh hasil dunia, tetapi oleh ridha Allah SWT.
Bahwa segala pilihan hakiki dalam hidup bukan milik manusia — Tuhan Yang Maha Kuasa yang Menggenggam kehidupan. Tetapi kebanyakan manusia TAKABUR--ketika memegang kekuasaan menganggap Tuhan-pun dalam genggamannya. Sikap takabur inilah yang menjerumuskan manusia - menjadikan dirinya seolah pengendali kuasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar