Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani berbincang dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencetak sederet capaian selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Capaian tersebut mulai dari sektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan, hingga energi baru terbarukan (EBT).
Hilirisasi Minerba
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah secara tegas akan melanjutkan agenda hilirisasi sebagai salah satu instrumen penting atas pengelolaan sumber daya alam untuk menyejahterakan masyarakat.
"Strategi hilirisasi dipandang penting untuk melepaskan Indonesia dari jebakan ekspor bahan mentah dan memperkuat posisi tawar di rantai nilai global," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/10).
Untuk mempercepat hilirisasi, pemerintah melalui Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyiapkan 18 proyek prioritas senilai lebih dari Rp 618 triliun, yang nantinya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rinciannya meliputi 8 proyek sektor minerba, 2 proyek transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, dan 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan dengan 67 persen lokasi proyek berada di luar Pulau Jawa.
Proyek-proyek ini dirancang untuk membangun rantai nilai industri di dalam negeri sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
Inisiatif yang dikembangkan mencakup pengembangan industri alumina, mangan sulfat, stainless steel slab, modul surya, bioavtur, hingga fasilitas penyimpanan minyak, serta proyek lain di sektor kelautan, kehutanan, dan pertanian.
Peresmian smelter emas PT Freeport Indonesia, misalnya, menjadi penanda penguatan rantai industri pertambangan. Sementara ekosistem industri baterai kendaraan listrik berkapasitas 15 gigawatt menjadi penentu arah manufaktur kendaraan masa depan.
Selain mengubah struktur industri, program hilirisasi juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Kementerian ESDM telah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi puluhan ribu tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan industri masa depan.
"Lebih dari 276.000 peluang kerja baru tercipta dari proyek-proyek hilirisasi tersebut. Langkah ini membuka ruang bagi generasi muda menjadi bagian dari era industrialisasi nueva yang berbasis teknologi dan nilai tambah," tutur Bahlil.
Dalam beberapa waktu terakhir, kebijakan proyek EBT seperti bioenergi, pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT terus menunjukkan progres peningkatan yang signifikan. Seperti Program bioenergi dalam bentuk campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar (B40).
Bahlil mengungkapkan bahwa sepanjang hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40 persen atau B40 sebesar 10,57 juta kiloliter disertai peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp 14,7 triliun.
Selain menghemat devisa hingga mencapai Rp 93,43 triliun, mandatori program ini mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.
Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menggencarkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
"Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW)," ujar Bahlil.
Sepanjang tahun 2025, Kementerian ESDM sudah melakukan peresmian proyek-proyek pembangkit listrik sebanyak dua kali oleh Prabowo, yakni pada 20 Januari 2025, Prabowo meresmikan sebanyak 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 GW. Dari total kapasitas pembangkit tersebut, sebanyak 89 persen merupakan pembangkit berbasis EBT.
Kemudian pada 26 Juni 2025, 55 pembangkit listrik diresmikan, dengan rincian 8 PLT Panas Bumi dan sisanya adalah PLTS yang tersebar di 15 provinsi. Total kapasitas pembangkit yang diresmikan tersebut sebesar 379,7 megawatt (MW).
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang telah terpasang di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat. Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta
Di beberapa daerah pedesaan, lanjut Bahlil, pembangunan PLTS komunal kini telah mengubah wajah perekonomian lokal, menurunkan biaya energi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Sebagai wujud komitmen pemerintah, pada tahun 2030 target bauran EBT nasional telah direvisi menjadi sebesar 19-23 persen. Target ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Ketenagalistrikan
Pemerintah memperluas akses energi listrik bagi seluruh masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di daerah terpencil, melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Kehadiran energi di desa-desa menjadi bukti bahwa negara hadir dan membuka kesempatan baru bagi peningkatan status sosial dan ekonomi warga.
Program Listrik Desa memperluas jangkauan hingga 10.068 lokasi, menghampiri lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga (RT) dan periode Januari-September 2025 sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT sampai akhir 2025.
Meski demikian, Bahlil menyebut rasio elektrifikasi nasional saat ini baru mencapai 99,1 persen, sisanya adalah yang paling sulit untuk dijangkau karena rumah tangganya tersebar di berbagai pulau terluar dan pedalaman.
Bahlil menegaskan tekad pemerintah mempercepat capaian elektrifikasi 100 persen, alias setiap rumah di Indonesia mendapatkan akses listrik. Bahlil menuturkan, pemerintah berjanji listrik akan menerangi seluruh pelosok negeri pada tahun 2030.
Sumur Masyarakat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau operasional sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin. Foto: Dok. Kementerian ESDM
Penataan sumur masyarakat menjadi angin segar bagi ribuan penambang penghasil minyak di Indonesia, seperti Musi Banyuasin. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat.
"Salah satu tonggak penting lain sesuai arahan Presiden Prabowo adalah lahirnya kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," kata Bahlil.
Kementerian ESDM mencatat, hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan terdapat lebih dari 45.000 sumur rakyat yang siap dikelola secara legal dan produktif. Potensi tambahan produksi dari langkah ini diperkirakan mencapai sekitar 10.000 barel per hari, sekaligus menciptakan 225.000 lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Data Kementerian ESDM menunjukkan adanya pembalikan tren produksi yang mulai meningkat. Rata-rata produksi minyak bumi (termasuk NGL) periode Januari-September 2025 tercatat naik 4,79 persen (yoy) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 577,08 MBOPD. Target ini akan dinaikkan menjadi 610 ribu barel per hari di 2026.
"Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi," tegas Bahlil.
Peningkatan produksi ini juga didukung oleh sumur idle (mati suri), sebanyak 4.495 sumur telah berhasil direaktivasi untuk kembali berproduksi. Upaya ini juga ditopang oleh optimalisasi teknologi, seperti penggunaan enhanced oil recovery (EOR), serta eksplorasi masif yang didorong pemerintah untuk mencari potensi migas baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar