Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut masih menunggu keputusan anggaran tunjangan rumah untuk pimpinan dan anggota DPRD Jakarta. Tunjangan rumah untuk DPRD juga disorot usai tunjangan rumah anggota DPR RI menjadi polemik dan akhirnya dibatalkan.
Pramono mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan DPRD Jakarta dan menunggu hasil rapat anggaran.
"Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Minggu (7/9).
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD ditetapkan sebesar Rp 78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sementara bagi anggota DPRD, tunjangan perumahan yang diberikan sebesar Rp 70,4 juta per bulan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyebutkan akan merevisi anggaran tunjangan untuk ketua maupun anggota DPRD pada rapat anggaran berikutnya.
Ia menegaskan, revisi anggaran tunjangan bagi anggota dan pimpinan DPRD DKI akan disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, Ima belum menyebutkan rincian jumlah pengurangan dari anggaran tunjangan tersebut.
"Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD," ujar Ima saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar