Presiden AS Donald Trump menyaksikan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen (tidak terlihat dalam foto) setelah pengumuman kesepakatan perdagangan antara AS dan UE di Turnberry, Skotlandia, Inggris, 27 Juli 2025. Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencopot Komisaris Internal Revenue Service (IRS) Billy Long dari jabatannya. Untuk itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent ditunjuk untuk menggantikan Billy sementara waktu.
IRS merupakan lembaga pemerintah federal AS yang bertugas mengelola dan menegakkan hukum perpajakan. Di Indonesia, IRS mirip seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena berada di bawah Departemen Keuangan atau U.S. Department of the Treasury.
"Sekretaris Bessent kini akan menjabat sebagai komisaris sementara IRS," kata pejabat Gedung Putih.
Dikutip dari Reuters pada Minggu (10/8), berdasarkan laporan The New York Times, setelah dicopot, Billy dicalonkan menjadi duta besar meski negara tujuannya belum disebutkan. Sebelumnya, Billy merupakan mantan anggota kongres dari Missouri.
Juru bicara Departemen Keuangan AS menolak berkomentar. Billy sebelumnya dilantik sebagai Komisaris IRS ke-51 pada Juni lalu dengan masa jabatan seharusnya berlangsung hingga November 2027.
Sebelumnya, Trump juga memecat pejabat U.S Bureau of Labor Statistics (BLS) atau Biro Statistik Ketenagakerjaan AS. Hal ini dilakukan Trump karena dirinya mengendus manipulasi data. Nama pejabat yang dipecat adalah Erika McEntarfer, pejabat yang ditunjuk sejak era Presiden Biden.
BLS melaporkan lapangan kerja yang tercipta pada Juli 2025 di AS hanya 73.000., di bawah proyeksi pasar yang sebesar 106.000 tenaga kerja. Tingkat pengangguran nasional AS juga mengalami kenaikan menjadi 4,2 persen. Selain itu, BLS juga melaporkan adanya pengurangan 258.000 lapangan kerja sejak Mei-Juni 2025.
Dengan laporan yang menunjukkan pasar ketenagakerjaan yang lemah, pasar saham AS juga semakin terguncang. Hal ini dapat dilihat dari anjloknya indeks S&P 500 sebanyak 1,6 persen.
Seorang pejabat Gedung Putih menuturkan sebenarnya masalah seperti ini sudah terjadi sejak pandemi beberapa tahun lalu. Menurut pejabat itu, tingkat respons survei ketenagakerjaan menurun dari 80,3 persen pada 2020 menjadi sekitar 67,1 persen pada Juli 2025. Hal ini dianggap berdampak pada kualitas data.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar