Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara aktivitas penambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Ya, sudah sangat setuju. Harusnya demikian, jangan sampai nanti habis itu merusak dan kita juga memantau di beberapa titik, di Sulawesi, di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun. Ini juga sangat membahayakan," kata Fadli usai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (6/6).
Area tambang PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Foto: PT. GAG Nikel
Fadli mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian ESDM terkait kekhawatiran terhadap dampak penambangan terhadap situs purbakala.
"Ya, secara lisan sudah, tapi kita sedang membuat kajiannya lokasi-lokasi tempat, terutama yang di Kalimantan," ujar dia.
Goa Sangkurilang
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon di Cibubur, Minggu (1/6/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama Kementerian Kebudayaan adalah wilayah Kalimantan Timur. Ia menyoroti keberadaan situs purbakala yang berisiko rusak akibat aktivitas industri di wilayah tersebut.
"Goa Sangkulirang. Goa Sangkulirang itu di kawasan itu ada sekitar 58 goa, ada 2.500 lukisan-lukisan purba yang umurnya sampai empat puluh ribu tahun. Nah di sekitaran situ ada pabrik semen, ini yang bisa mengancam karena itu mengambil satu sumber yang sama," kata politikus Gerindra itu.
Sikap Fraksi Gerindra
Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Fraksi Gerindra DPR RI juga mendorong Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, serta undang-undang yang berlaku.
"Raja Ampat tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif. Ada nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak," kata Budisatrio Djiwandono, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar