Mensos Safullah Yusuf dengan Kemendagri Tito Karnavian dan Wamensesneg Djuri Adriantoro di Kantor Kemensos, Jakpus, Selasa (20/5). Foto: Thomas Bosco/kumparan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menggelar rapat koordinasi tingkat menteri untuk memastikan kesiapan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025. Rapat ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
"Banyak Menteri yang hadir, ada Mendagri, Menkominfo, Wamensesneg, perwakilan dari Kementerian PU, BUMN, KSP, Dikdasmen, hingga BPKP. Cukup lengkap yang hadir," ujar Saifullah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5).
Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program ini, khususnya dalam penyediaan lahan dan fasilitas yang memadai. Ia mengungkapkan, pemerintah telah menerima 351 usulan lokasi dari 298 kabupaten/kota di 24 provinsi. Namun, hanya 64 titik yang sejauh ini memenuhi syarat minimal lahan seluas lima hektare.
"Banyak usulan dari daerah, tapi baru 64 lokasi yang memenuhi kriteria. Kita akan dalami lagi, terutama soal kelengkapan infrastruktur seperti akses jalan, listrik, air, hingga jaraknya dari pemukiman," kata Tito.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengunjungi rumah salah seorang calon siswa Sekolah Rakyat di Batu, Jawa Timur, Senin (19/5/2025). Foto: Dok. Kemensos
Ia menambahkan, pihaknya juga telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program ini, termasuk menyiapkan draf peraturan daerah (perda) dan kerja sama aset antara pemda dengan Kemensos. Untuk percepatan, pemerintah juga mempertimbangkan opsi penggunaan Hak Guna Bangunan (HGB) atas aset milik daerah maupun pusat.
Sementara itu, Wamensesneg Juri Ardiantoro menyatakan optimismenya bahwa Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi sesuai target waktu. Ia menegaskan seluruh elemen pemerintah mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam membuka akses pendidikan untuk warga miskin.
"Di bawah kendali Pak Mensos, kita optimistis Sekolah Rakyat akan berjalan mulai Juli 2025. Ini program sangat baik untuk memberi pelayanan pendidikan yang layak bagi mereka yang selama ini belum terfasilitasi," ucap Juri.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk menekan angka kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat di berbagai daerah pada 2025, termasuk dari pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar