Menlu Sugiono menghadiri BRICS Foreign Minister Meeting (FMM) di Brasil. Foto: Kemlu RI
Menteri luar negeri anggota BRICS berkumpul di Rio de Janeiro, Brasil, membahas isu terkini global. Menlu RI Sugiono ikut serta pada pertemuan itu.
Dalam pertemuan itu, 11 negara menyerukan kerja sama yang lebih erat di tengah konflik di Ukraina dan Gaza, dan perang dagang yang dipicu tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Negara-negara anggota BRICS merupakan target tarif dagang Trump. Bahkan China dijatuhi sanksi mencapai 245 persen dari AS.
"Kami menganjurkan diplomasi alih-alih konfrontasi, dan kerja sama alih-alih unilateralisme," kata Menlu Brasil Mauro Vieira, dikutip AFP, Selasa (29/4).
"Konflik di Ukraina terus menimbulkan dampak kemanusiaan yang parah, menyoroti kebutuhan mendesak solusi diplomatik," lanjutnya.
BRICS cukup berhati-hati menyikapi masalah Rusia-Ukraina. BRICS menyerukan perdamaian sambil menghindari kecaman terhadap Rusia.
Mengapa demikian? Karena Rusia adalah pendiri BRICS dan menlu Sergei Lavrov menghadiri pertemuan di Rio de Janeiro.
Selain konflik Rusia-Ukraina, BRICS juga menyoroti kondisi di Gaza. Menlu Vieira meminta agar pasukan Israel dapat ditarik sepenuhnya dari Gaza.
"Dimulainya kembali serangan Israel dan penghalangan bantuan kemanusiaan terus-terusan tidak dapat diterima," ungkapnya.
Hal lainnya adalah terkait mata uang BRICS. Tahun lalu, anggota BRICS mendiskusikan peningkatan transaksi non dolar. Hal ini memicu reaksi keras dari Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif 100% jika BRICS melemahkan mata uang AS.
Namun, Menlu Lavrov mengatakan anggota BRICS berencana meningkatkan pangsa mata uang nasional dalam transaksi antara negara anggota. Namun, pembicaraan mengenai transisi menuju mata uang BRICS masih prematur.
Sikap Indonesia di BRICS
Adapun Indonesia yang resmi bergabung dengan BRICS pada awal tahun ini. Menlu Sugiono mengatakan, BRICS harus mengambil peran yang lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian dan menegakkan norma-norma global.
Soal Gaza, Sugiono mengatakan situasi yang terjadi saat ini bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional.
"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum", kata Sugiono.
Ia menggarisbawahi tindakan sepihak dan pelanggaran hukum internasional memperdalam ketidakpercayaan dan ketimpangan global.
Kemudian, Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, tepercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Ia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, dan memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.
Sugiono juga mengumumkan komitmen Indonesia bergabung dengan New Development Bank sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar