Mar 13th 2025, 11:34, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Kementerian Keuangan akhirnya melakukan konferensi pers APBN KiTa hingga Februari 2025 setelah sebelumnya sempat tertunda. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keterlambatan ini disebabkan oleh pertimbangan stabilitas data yang masih berfluktuasi pada awal tahun.
APBN KiTa merupakan publikasi bulanan Kementerian Keuangan yang berisi informasi mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk transparansi fiskal. Biasanya, laporan ini dirilis setiap bulan melalui konferensi pers yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Namun, setelah laporan terakhir yang dipaparkan pada 6 Januari 2025 yang mencakup kinerja APBN Desember 2024, rilis untuk Januari 2025 tidak dilakukan seperti jadwal biasanya.
Menurut Sri Mulyani, pelaksanaan APBN di awal tahun masih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan data belum stabil. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memilih untuk menunggu hingga kondisi lebih jelas sebelum memberikan laporan resmi kepada publik.
Banyak pertanyaan dari teman-teman media kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari, mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun yang kita melihat datanya yang masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Kementerian Keuangan tetap berkomitmen untuk merilis laporan APBN KiTa secara rutin. Namun, dalam situasi tertentu, keterlambatan seperti ini diperlukan agar laporan yang disampaikan lebih kredibel dan dapat dibandingkan dengan data yang lebih akurat.
Presiden Prabowo Subianto buka puasa bersama denga Menkeu Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025). Foto: Dok. Istimewa
"Ini semua kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan bisa diperbandingkan," tegasnya.
Ke depan, pemerintah akan terus mencermati dinamika ekonomi dan memastikan kebijakan fiskal berjalan sesuai dengan kondisi terkini. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan APBN, diharapkan masyarakat dan pelaku ekonomi dapat memahami arah kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.
Dinilai karena Masalah Coretax
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan APBN menjadi tolak ukur investor untuk menilai perekonomian Indonesia. Mulai dari penerimaan negara, belanja negara, defisit, Surat Berharga Negara (SBN), hingga indikator makroekonomi lainnya.
"Betul (berpengaruh pada investor) karena perkembangan APBN menjadi referensi proyeksi imbal hasil SBN, rating surat utang dan berbagai indikator makro lainnya," kata Bhima kepada kumparan, Rabu (5/3).
Ilustrasi Coretax. Foto: M.Gunsyah/Shutterstock
Dengan tidak diadakannya APBN KiTA pada Februari 2025, Bhima juga melihat hal ini menimbulkan kecurigaan investor. Selain itu muncul persepsi bahwa pemerintah menutupi kondisi ekonomi Indonesia. Apalagi, setelah adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
"Padahal investor dan masyarakat juga ingin mengetahui pos belanja mana yang terdampak pemangkasan anggaran, serta perkembangan penerimaan perpajakan di tengah kompleksitas Coretax," tutur Bhima.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar